Solopos.com, SURABAYA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur (Jatim) menerima alokasi anggaran dana hibah untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jatim dari pemerintah provinsi setempat sebesar Rp845 miliar.
Ketua KPU Jatim Choirul Anam dalam keterangannya mengatakan, anggaran Pilkada Jatim 2024 dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah ditandatangani Gubernur Jatim pada Kamis (7/12/2923) malam mencukupi.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
“Insya Allah sudah kami kaji. Sudah kami ‘review’ juga bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan Provinsi, Inspektorat maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan anggaran NHPD dari Pemprov Jatim itu sangat cukup,” ujarnya, Jumat (8/12/2023), dilansir Antara.
Choirul memaparkan anggaran pilkada dari NPHD Provinsi Jatim nantinya dialokasikan untuk honorarium petugas di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
“Selain itu untuk memenuhi kebutuhan logistik pilkada. Kemudian untuk pendirian tempat pemungutan suara atau TPS, bimbingan teknis atau bimtek, pelatihan petugas PPK, PPS, dan KPPS,” ucapnya.
Selain KPU, Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim sebesar Rp111 miliar. Pencairannya dilakukan dalam dua tahap.
Ketua Bawaslu Jatim A Warits menjelaskan anggaran dari NPHD Provinsi Jatim pada umumnya untuk penyelenggaraan pengawasan pemilihan kepala daerah.
“Paling banyak nanti untuk belanja pegawai, yaitu penyelenggara pemilu di tingkat pengawas TPS,” katanya.
Saat ini penyelenggara pemilu sedang melaksanakan tahapan untuk Pemilu Presiden dan Legislatif 2024 yang telah memasuki masa kampanye.
Sedangkan tahapan Pilkada 2024 masih belum dimulai. Menurut jadwal, pilkada serentak digelar pada 27 November 2024.
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menginginkan pelaksanaan Pemilihan Presiden, Pemilu Legislatif dan Pilkada 2024 bisa berjalan aman, demokratis, dan tentu menyenangkan semua pihak.
“Misalnya tidak ada sesuatu yang menjadikan orang tertekan dalam melaksanakan hak pilihnya,” kata Khofifah.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
