Solopos.com, PAMEKASAN — Lima aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Pamekasan, Jawa Timur, yang dinilai nakal diberi hukuman berat, berupa pemecatan. Mereka dipecat karena tidak masuk kerja tanpa alasan atau membolos kerja, bahkan hingga 28 hari.
Kelima ASN yang dipecat itu bertugas di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) meliputi, satu ASN bekerja di kecamatan, tiga ASN Di lingkungan Dinas Kesehatan dan satu orang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
“Ada juga yang tidak masuk kerja hingga 28 hari secara kumulatif tanpa keterangan,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pamekasan Saudi Rahman di Pamekasan, Jumat (29/9/2023).
Dari lima ASN yang dipecat itu, kata dia, satu orang di antaranya tidak bisa menerima gaji pensiun karena masih berusia di bawah 50 tahun. Sedangkan empat orang lainnya menerima gaji pensiun.
“Rata-rata mereka telah bekerja selama 20 tahun lebih di Pemkab Pamekasan ini,” ujarnya yang dikutip dari Antara.
Mantan Camat Kota Pamekasan ini menjelaskan pemecatan ASN itu mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara.
Dalam ketentuan sebagaimana diatur pada Bab IV tentang fungsi, tugas, dan peran ASN disebutkan bahwa ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa dengan tugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Peran ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Kelima ASN yang kita pecat ini tidak bisa menjalan fungsi dan perannya sebagai abdi negara sebagaimana telah diatur dalam ketentuan itu,” kata Saudi.
Menurut Saudi, total jumlah ASN yang tercatat terlibat pelanggaran sejak Januari hingga Agustus 2023 sebanyak 10 orang, lima di antaranya dipecat.
“Ini perlu kami sampaikan kepada khalayak agar masyarakat tahu bahwa pemerintah bekerja secara disiplin untuk layanan dan kepentingan publik. Jika ada ASN nakal atau melakukan pelanggaran hukum dan merongrong NKRI, pasti akan diberi sanksi tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
