Solopos.com, NGAWI — Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono yang berencana memangkas permintaan pupuk bersubsidi menjadi 25% dari total kebutuhan pada 2024. Selain itu, persyaratan untuk mendapatkan pupuk bersusidi juga akan diperketat.
Subkor Pupuk dan Lahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Ngawi, Radias Furry Widiyantari, mengatakan pihaknya saat ini masih menghitung dan mengusulkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) terkait pengadaan pupuk subsidi. Usulan pengadaan pupuk pada 2024 mendatang juga akan mengalami perubahan.
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
Jika pada 2022 sampai 2023 untuk usulan pengadaan pupuk bersubsidi menggunakan sistem e-Alokasi per petani per kuota yang kebijakannya ditentukan oleh pemerintah pusat. pada 2024 mendatang sistem yang digunakan RDKK yang pengajuannya melaui tingkat kabupaten ke pusat.
“Saat ini masih poses pengajuan, prosesnya dari 3 November sampai 5 Desember karena kondisi server sistem yang down dan terdapat beberapa kabupaten belum melakukan approve maka diperpanjang sampai tanggal 12 Desember [2023] mendatang. Karena proses RDKK belum selesai maka dinas belum bisa menghitung kebutuhan pupuk di Ngawi untuk 2024,” kata Radias Furry kepada Solopos.com, Senin (11/12/2023).
Sementara itu, menurut data DKPP Kabupaten Ngawi pada 2023, alokasi pupuk subsidi jenis Urea mencapai 41.209 ton dan jenis NPK sebanyak 20.109 ton.
Radias Furry menjelaskan pengurangan alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Ngawi sudah terjadi dari 2019 lalu. Termasuk salah satunya untuk mendorong para petani agar tidak ketergantungan pada pupuk kimia.
“Pengurangan alokasi pupuk itu sebenarnya sudah sejak 2019, jadi ada data parsial dan itu menujukkan grafis yang menurun. Jadi pemerintah dalam upaya mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia itu juga perlahan,” jelasnya.
Untuk mendukung program Bupati Ngawi mewujudkan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan di Kabupaten Ngawi, Radias Furry mengatakan telah mempersiapkan beberapa langkah penunjang, termasuk menggadakan sosialisasi, mengadakan pelatihan tentang penggunaan pupuk organik.
“Petani tidak bisa langsung dialihkan dari penggunaan pupuk kimia menjadi pupuk organik. Maka langkah dari DKPP Ngawi, melakukan pelatihan pembinaan, inovasi penggunaan pupuk, termasuk memberi bantuan,” ujarnya.
Selain itu, pada 2024 mendatang selain wacana pupuk subsidi dipangkas permintaanya, persyaratan untuk mendapatkan pupuk subsidi juga akan diperketat. Termasuk persyaratan luas lahan maksimal, dan kriteria petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi juga sudah akan diterapkan beberapa ketentuan.
Skema subsidi pupuk pada 2024 rencananya menjadi bantuan langsung yang akan disalurkan pada rekening bank atau dompet digital milik petani, seperti pada bantusan sosial dan program keluarga harapan (PKH).
Untuk petani yang mendapatkan pupuk subsidi ini adalah anggota kelompok tani, terdaftar dalam registrasi sosial ekonomi (regsosek), serta memiliki lahan maksimal 2 hektare bagi petani tanaman pangan dan 0,5 hektare bagi petani tanaman hortikultura.
“2024 mendatang untuk mendapatkan pupuk bersubsidi juga akan diperketat. Termasuk kriteria petani itu juga sekarang sudah ada ketentuannya,” jelas dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
