Solopos.com, BLITAR — Massa petani dan mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Blitar, Jawa Timur, Senin (25/9/2023). Dalam aksi itu, para petani menuntut supaya pemerintah agar segera menuntaskan masalah konflik lahan yang selama ini terjadi.
Koordinator aksi tersebut, Kinan, mengatakan para petani sangat berharap pemerintah membantu segera menyelesaikan konflik tanah ini. Para petani sengaja turun ke jalan karena masalah tanah di Perkebunan Kruwuk dan Banaran di Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitra.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
“Yang di Kruwuk kami minta agar tanah tersebut didistribusikan ke petani karena HGU-nya sudah mati [habis],” katanya yang dikutip dari Antara.
Dia menuturkan dengan hak guna usaha (HGU) di perkebunan tersebut sudah habis, maka pemerintah seharusnya segera mendistribusikan lahan ke petani.
Selain soal perkebunan Kruwuk, petani juga menuntut penyelesaian konflik di lahan Perkebunan Branggah Banaran, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Petani meminta Bupati Blitar mencabut surat keputusan perpanjangan HGU di perkebunan tersebut.
Petani menilai SK perpanjangan HGU perkebunan cengkih yang baru dikeluarkan tersebut cacat hukum. Menurut petani, sebelum SK HGU tersebut dikeluarkan, mereka sudah terlebih dahulu mengajukan keberatan atas izin perpanjangan.
“SK cacat hukum, karena jauh sebelum pengajuan, kami sudah ajukan keberatan. Ketika perkebunan dalam konflik, tidak boleh diperpanjang HGU,” kata dia.
Ia menambahkan jika masa pendaftaran SK HGU juga sudah lewat, seharusnya tidak diperpanjang, sehingga masukan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi.
Dalam aksi tersebut, massa sempat saling dorong. Mereka ingin menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada Bupati Blitar. Polisi dan Satpol PP Kabupaten Blitar yang berjaga tidak mengizinkan seluruh massa masuk.
Situasi sempat reda setelah perwakilan dari massa diizinkan masuk untuk dialog. Namun, karena lama menunggu, aksi desak-desakan terjadi lagi. Hingga perwakilan dari pemkab turun tangan menemui langsung petani.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bangkesbangpol) Kabupaten Blitar Setiayana mengatakan pihaknya akan memfasilitasi pertemuan antara warga dengan OPD terkait masalah tersebut.
“Kami memfasilitasi. Setelah ini, kami rapat koordinasi dengan beberapa OPD untuk menyikapi tuntutan warga,” kata Setiayana.
Massa akhirnya membubarkan diri setelah perwakilan dari pemerintah daerah segera memfasilitasi pertemuan tersebut.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
