SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Madiunpos.com, MADIUN — Wali Kota Madiun Maidi meminta SMA Negeri memaksimalkan pagu rombongan belajar (rombel) pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019. Hal ini menyusul dengan banyaknya pendaftar yang tidak tertampung di SMA negeri karena kuota sudah penuh.
Maidi menuturkan saat ini jumlah rombel yang dibuka di SMA hanya 32 kursi per kelas. Padahal dalam aturan jumlah rombel bisa mencapai 36 kursi per kelas. Menurutnya, itu menjadi solusi sesuai aturan yang ada dan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah.
“Ini memaksimalkan aturan. Kalau saat ini kuota yang dibuka hanya 32 per rombel. Nanti akan dimaksimalkan menjadi 36,” ujar dia kepada wartawan saat jumpa pers terkait permasalahan PPDB, Kamis (20/6/2019).
Meski kuota sudah dimaksimalkan, kata wali kota, namun tidak bisa menampung seluruh pendaftar yang ada. Karena memang jumlah lulusan SMP lebih besar dibandingkan jumlah kuota di SMA negeri.
Maidi menyebut jumlah lulusan SMP tahun ini sekitar 3.000 orang. Sedangkan jumlah kuota di SMAN ada sebanyak 1.300. Sehingga masih ada sekitar 1.700 anak yang tidak tertampung di SMAN.
“Yang 1.700 anak ini mau dikemanakan. Untuk itu, kita maksimalkan rombel dan masuk ke SMK dan sekolah-sekolah swasta,” ujarnya.
Maidi meminta pemerintah pusat untuk mengevaluasi pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi seperti sekarang. Dia menilai saat ini sekolah untuk menampung lulusan SMP tidak mencukupi sehingga terjadi permasalahan di masyarakat.
“Dengan sistem yang sekarang tapi wadahnya itu kurang terus gimana. Siswa akan lompat keluar. Padahal itu akan banyak masalah,” katanya.
Dia menganggap dengan pembagian sistem zonasi dan berdasarkan nilai UN saat ini kurang adil. Maidi mengusulkan supaya nanti bisa dibagi sama rata antara zonasi dengan nilai UN. Sehingga anak pintar yang rumahnya jauh bisa masuk di sekolah yang diinginkan.
Silakan KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Madiun Raya