SOLOPOS.COM - Wali Kota Madiun, Maidi, saat menyampaikan materi dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Madiun tahun 2023, Kamis (10/2/2022). (Istimewa/Pemkot Madiun)
Solopos.com, MADIUN — Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun mengarahkan program pembangunan tahun 2023 untuk pemulihan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Hal itu disampaikan Wali Kota Madiun, Maidi, seusai menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Madiun tahun 2023, Kamis (10/2/2022). Sebelum forum ini digelar, pemkot telah menggelar musyawarah rencana pembanginan (Musrenbang) tingkat kelurahan dan kecamatan.
“Yang jelas rencana pembangunan jangka menengah tingkat nasional dan provinsi akan kami sinergikan. Untuk itu apa yang sudah kami rencanakan kemarin kami sinergikan lagi dengan program provinsi dan pusat. Syukur-syukur ada program dari provinsi maupun pusat yang terwakili di Kota Madiun,” kata dia.
Baca Juga : Karakter Ekonomi Madiun Raya Lebih Tangguh Lawan Pandemi Covid-19
Baca Juga : Karakter Ekonomi Madiun Raya Lebih Tangguh Lawan Pandemi Covid-19
Maidi mencontohkan program pengentasan kemiskinan, pemerintah pusat menargetkan angka kemiskinan harus di bawah 8 persen. Sedangkan di Kota Madiun saat ini sudah di angka 5 persen. Meski sudah cukup rendah, pemkot akan terus meningkatkan program pengentasan kemiskinan.
“Angka kemiskinan ekstrem se-Jatim, kami termasuk terbawah. Saya berharap apa yang menjadi program pemerintah pusat dan provinsi bisa diwakili di Kota Madiun. Artinya kami bisa menjadi percontohan untuk program itu,” terangnya.
Baca Juga : Dorong Kelurahan Bangkitkan Ekonomi Warga, Pemkot Madiun Gelontor Rp7 Miliar
Ia menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi masih tercatat minus meskipun pendapatan pemkot mengalami kenaikan. Oleh karena itu, program pembangunan tempat-tempat usaha akan terus dilakukan supaya bisa memperbaiki perekonomian masyarakat.
“Ladangnya masyarakat kota ya di sektor jasa. Untuk itu kami siapkan tempat-tempat menarik supaya bisa mengoptimalkan jasa ini ke depan. Kami tidak mungkin mengoptimalkan sektor pertanian karena tidak punya banyak lahan yang bisa ditanam,” terangnya.
Pemkot juga telah mengasuransikan warga kota yang menjadi pekerja informal melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Total pekerja informal yang telah mendapatkan asuransi ini sebanyak 4.592 orang.
Baca Juga : Ini Cara Pemkot Madiun Genjot Perekonomian Masyarakat di Tengah Pandemi
“Tahun ini akan kami tambah lagi. Ini untuk mengerem kemiskinan sehingga ketika ada pekerja informal yang menjadi tulang punggung keluarga kemudian meninggal akan mendapat santunan Rp42 juta,” tutur dia.
Pada tahun ini, pemkot juga bakal membangun 133 rumah tidak layak huni (RTLH). Sedangkan bagi keluarga yang berpenghasilan rendah juga bakal mendapatkan subsidi air dan listrik.
“Masyarakat kami libatkan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai perawatan.” (ADV)