SOLOPOS.COM - Ketua DPRD Ngawi, Heru Kusnindar, saat memberikan keterangan kepada awak media di Gedung DPRD Kabupaten Ngawi. (Solopos.com/Yoga Adhitama)
Solopos.com, NGAWI — DPRD Kabupaten Ngawi meminta Dinas Sosial setempat untuk mengevaluasi program-program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Evaluasi ini penting karena masih banyaknya penduduk Ngawi yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.
“Bantuan Sosial [Bansos], Bantuan Langsung Tunai [BLT] yang diberikan kepada masyarakat harus dikaji ulang untuk mengevaluasi efektivitasnya,” kata Ketua DPRD Ngawi, Heru Kusnindar, saat ditemui awak media di ruangannya, Selasa (7/11/2023).
Heru mengatakan bantuan langsung tunai memberikan efek candu kepada masyarakat. Hasilnya, ada yang menggantungkan bantuan untuk dijadikan penunjang utama hidupnya. Hal itu dinilai Heru dapat mengganggu produktivitas dan etos kerja penerima bantuan.
“Karena kebanyakan masyarakat menggantungkan bantuan dari pemerintah untuk menunjang kehidupnnya dan menggangu produktifitasnya,” ujar heru.
Politikus PDIP itu menyayangkan kenaikan jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Ngawi. Pihaknya berharap pemerintah daerah lebih getol lagi dalam upaya penanganan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Ngawi tersebut.
“Berkaitan dengan penaganan kemiskinan, Kabupaten Ngawi memang belum menunjukkan progres yang memuaskan,” katanya.
Menurut Heru, sebenarnya Ngawi mempunyai tanggung jawab moral yang lebih untuk menangani kasus kemiskinan. Pasalnya, Kabupaten Ngawi dinilai dan digadang-gadang sebagai lumbung padi nasional. Seharusnya hal tersebut dapat menaikkan taraf hidup masyarakat Ngawi agar terbebas dari jurang kemiskinan.
“Seharusnya Ngawi mempunyai peran dan tanggung jawab moral yang besar dalam penanganan pengentasan kemiskinan, soalnya Ngawi digadang-gadang sebagai lumbung pangan nasional,” paparnya.
Lebih lanjut, Ketua DPRD itu berharap OPD terkait menggencarkan program pemberdayaan, agar nantinya dapat menciptakan lapangan kerja baru di Kabupaten Ngawi. Heru menilai dengan membuka lapangan pekerjaan lebih efektif untuk mengentaskan kemiskinan.
“Pemberdayaan masyarakat melalui OPD terkait, mulai dari Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan Ketenagakerjaan, harusnya lebih utamakan. Dalam rangka menyediakan lapangan lapangan pekerjaan bagi anak-anak muda yang baru lulus sekolah,” harapnya.
Diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ngawi, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ngawi pada Maret 2023 mencapai 121,30 ribu jiwa. Jumlah ini naik sekitar 21 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang sebesar 119,02 ribu jiwa. Hal itu tentu berpengaruh terhadap jumlah presentasenya, pada 2022 sebesar 14,15% sedangkan pada 2023 mengalami kenaikan menjadi 14,50%.