Solopos.com, SURABAYA — Sejumlah anak eks lokalisasi Dolly, Kota Surabaya, Jawa Timur, yang orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, kesulitan mendapatkan akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK). Pengasuh anak-anak tersebut pun mengaku kesulitan untuk mengurus administrasi kependudukan itu.
Pengsuh Panti Asuhan Bilyatimi Kota Surabaya, Nur Fadilah, mengatakan anak-anak eks lokalisasi Dolly yang tidak mempunyai akta kelahiran dan KK kebanyakan berusi 6 tahun hingga 14 tahun. Namun, ada juga yang masih berusia sebelas bulan.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
“Mereka tidak ada orang tuanya sama sekali. Ada yang masing punya orang tua, tapi orang tuanya dipenjara, terus ibunya sendiri juga bingung ngasih makan,” kata dia, Selasa (11/10/2022).
Nur mengatakan pihakny sudah berupaya mengurus adminduk untuk anak-anak tersebut. Namun, sudah dua tahun ini menemui jalan buntu.
Dia bercerita sudah pernah berkoordinasi dengan pihak keluarahan, tetapi dilimpahkan ke Dinsos. Kemudian saat berada di Dinsos, pihaknya malah dilimpahkan ke Polrestabes.
Baca Juga: Tak Ada Refund Tiket, Konser Dewa 19 di Kota Madiun Diundur 5 Desember 2022
Sedangkan di Polrestabes, setelah di-BAP. Pihaknya malah dilimpahkan ke Dinsos lagi.
“Sampai sekarang belum ada keterangan dalam mengurus administrasi anak-anak ini. Untuk ini sudah dua tahun berjalan,” kata dia.
Dampak dari tidak memiliki adminduk, lanjutnya, anak-anak tersebut tidak tersentuh program bantuan dari pemerintah, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan bantuan sosial lainnya. Bahkan mereka juga kesulitan untuk sekolah.
“Kami berharap pengurusan administrasi kependudukan atau surat-surat pentingnya itu dipermudah, supaya kami sebagai pengasuh bisa gampang membawa ke puskesmas atau ke rumah sakit,” kata dia.
Baca Juga: Demi Pacar, Mahasiswi Selundupkan Narkoba ke Lapas Madiun Lewat Ayam Geprek
Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, Rabu (12/10/2022), mengatakan ada enam anak panti Asuhan Bilyatimi di Jalan Dukuh Kupang XX Nomor 40, Kota Surabaya. Yang tidak memiliki adminduk.
“Saya terkejut mengetahui hal ini. Teryata penutupan lokalisasi Dolly pada 2014 lalu masih menyisakan persoalan,” kata Imam.
Dia menyampaikan seharusnya tidak boleh ada yang tidak punya administrasi kependudukan. Ketika anak tidak punya Nomor Induk Kependudukan (NIK), akta kelahiran, nantinya anak itu tidak bisa sekolah. Selain itu, pemerintah juga tidak bisa mengintervensi bantuan sosial.
Imam kemudian melakukkan koordinasi dengan Dina sKependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan menyatakan siap membantu.
Baca Juga: Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan Bertambah Satu, Total 132 Orang
“Dispendukcapil siap membantu anak-anak itu untuk memperoleh haknya, mendapatkan administrasi kependudukan mereka,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya, Agus Sonhaji, mengatakan pengurusan akta kelahiran maupun KK saat ini lebih mudah dengan menggunakan aplikasi e-Klampid.
“Justru, dengan adanya e-Klampid warga atau pemohon adminduk semakin mudah, cukup mengakses dari rumah,” kata Agus.
Mengenai persoalan di atas, Agus mengatakan, ada beberapa kemungkinan seperti pengasuh panti tidak mengerti prosedur terbaru pengurusan adminduk. Selain itu, pengasuh tidak mengerti siapa yang ditanyai saat mengurus adminduk di kelurahan.
Baca Juga: Bejat! Mahasiswa Ponorogo Setubuhi Pacarnya yang Masih di Bawah Umur
“Bisa saja yang ditanya itu tukang parkir atau mungkin melalui calo. Kalau ke loket biasanya langsung ditangani petugas kelurahan,” kata dia.
Meski demikian, lanjut dia, pihaknya dalam waktu dekat ini akan ke Panti Asuhan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak eks Dolly.
“Mereka bisa mendapatkan akta kelahiran melalui KK dari panti asuhan,” ujar dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
