SOLOPOS.COM - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim Teguh Pramono. (JIBI/Solopos/Antara/Abdul Malik Ibrahim)
Sensus Ekonomi 2016 siap dilaksanakan oleh 54.000 petugas sensus.
Madiunpos.com, SURABAYA — Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur (Jatim) bakal melibatkan 54.000 petugas untuk melakukan Sensus Ekonomi pada Mei 2016 sebagaimana diamanatkan UU No. 16/1997 tentang Statistik.
Kepala BPS Jatim Teguh Pramono mengatakan puluhan petugas itu akan menjalani pelatihan terlebih dahulu pada Maret 2016, dengan materi mengenai standar atau ukuran potensi ekonomi di Jatim yang bakal dikumpulkan datanya melalui Sensus Ekonomi 2016. “Total 54.000 petugas di Jatim itu hanyalah seperenam dari total jumlah petugas BPS Nasional, namun tata cara sensus yang dilakukan hampir sama,” katanya di Surabaya, Selasa (16/2/2016).
Ia mengatakan tidak semua wilayah di Jatim akan di sensus secara merata, melainkan hanya menggunakan contoh atau sample dari beberapa titik wilayah. “Kalau di Surabaya yang memiliki potensi ekonomi tinggi akan dilakukan sensus secara merata, dengan mendatangi satu per satu orang ke rumah, dan melakukan wawancana langsung,” ucapnya.
Ia menjelaskan, pada saat pelaksanan sensus ekonomi, BPS akan mendata seluruh kegiatan usaha yang ada, mulai dari usaha berskala mikro, kecil, menengah sampai yang berskala besar. “Undang-undang telah memberi amanah bahwa Indonesia harus melaksanakan Sensus Ekonomi oleh BPS setiap 10 tahun sekali pada setiap tahun yang berakhiran enam,” katanya.
Sebelumnya, rencana kegiatan sensus ekonomi 2016 dilaksanakan secara bertahap, mulai dari kegiatan perencanaan dan persiapan yang telah dilakukan sejak tahun 2014. Kemudian, dilakukan pendataan lengkap pada tahun 2016, hingga penyajian dan diseminasi hasil yang akan dilakukan pada tahun 2018. Tujuannya, untuk memperkuat data dan validitasi perekonomian, populasi usaha, dan mengetahui kekuatan dunia usaha Indonesia, serta kekuatan ekonomi semua provinsi dan kabupaten/kota.
“Sensus ekonomi juga bermanfaat memberikan potret terkini yang komprehensif terkait capaian kemajuan pembangunan ekonomi di Indonesia ditingkat provinsi dan kabupaten/kota,” katanya.
