SOLOPOS.COM - Ilustrasi kekerasan terhadap anak. (freepik)
Solopos.com, SURABAYA – Penggunaan media sosial (medsos) yang tidak sehat bahkan salah, menjadi salah satu pemicu munculnya kasus kekerasan terhadap anak di Surabaya. Salah satu contohnya adalah perkenalan remaja melalui medsos.
“Itu yang anak-anak sekarang tidak menggunakan gadget dengan sehat. Sebetulnya memang untuk tugas-tugas sekolah iya. Tapi untuk yang lainnya, mereka menggunakannya masih salah,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-P2KB) Kota Surabaya, Ida Widayati, dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, dilansir Antara, Jumat (19/5/2023).
Ida menyebut contohnya yaitu kasus kekerasan terhadap anak bisa saja terjadi berawal dari perkenalan remaja melalui medsos. Data DP3A-P2KB Kota Surabaya mencatat pada Januari-April 2023, kekerasan yang melibatkan anak di Surabaya mencapai 30-an kasus.
DP3A-P2KB Kota Surabaya, lanjut Ida, selama ini terus intens mencegah kasus kekerasan terhadap anak. Upaya itu dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi dinamika remaja dalam penggunaan medsos yang sehat ke sekolah-sekolah hingga maupun pondok pesantren.
Petugas memberikan edukasi tentang penggunaan internet yang sehat dan ilmu pengetahuan tentang reproduksi kepada kalangan remaja di sekolah dan pondok pesantren. Bahkan, upaya mencegah timbulnya kasus kekerasan terhadap anak juga dilakukan hingga tingkat rukun warga (RW).
Caranya dengan sosialisasi yang diselenggarakan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di sejumlah balai RW Kota Surabaya. Petugas tidak hanya menerima konseling tapi juga memberikan sosialisasi bagaimana menerapkan pola asuh orang tua terhadap anak atau parenting.
“Itu sudah jalan. Kami juga dibantu mahasiswa jurusan psikologi. Mereka kan bisa menerima konseling di awal. Tapi nanti ketika kasusnya parah, tetap dirujuk ke Puspaga di Siola,” ujarnya.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, sebelumnya menilai jumlah kasus yang melibatkan anak-anak di Kota Pahlawan masih dalam kategori wajar sehingga tidak bisa digeneralisasi dengan jumlah anak di kota setempat.
“Dalam data Unit Perlindungan Anak masih kategori wajar dan itu jumlahnya sedikit. Jadi tidak bisa, ketika ada kejadian satu, dua, lalu menggebyah uyah (digeneralisasi) dengan jumlah anak di Surabaya,” katanya.
Menurut Wali Kota, selama ini ketika ada satu atau dua kasus yang melibatkan anak di Surabaya selalu diekspos ke media massa sehingga hal itu membuat kasus anak di Surabaya terlihat tinggi.