Ratusan Warga di Lereng Gunung Wilis Madiun Tolak Rencana Pengelolaan Sumber Air

Solopos.com, MADIUN -- Ratusan warga lereng Gunung Wilis yang berada di Desa Blimbing, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, menolak adanya rencana pembangunan pengelolaan sumber air di desa mereka, Senin (28/9/2020) pagi.

Masyarakat meminta sumber air yang selama ini dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih dibiarkan seperti sedia kala. Pantauan Madiunpos.com di lokasi, ratusan warga menggeruduk kantor Desa Blimbing sejak pukul 08.30 WIB. Tidak hanya pria saja, tetapi ibu-ibu juga ikut dalam aksi penolakan tersebut.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Ratusan warga ini membentangkan berbagai poster yang berisi aspirasi mereka. Salah satunya “Tolak! Meterisasi”. Mereka tidak ingin pengelolaan sumber air yang ada di desa tersebut dikapitalisasi.

Klaster Keluarga Merebak di Solo, di Rumah Harus Pakai Masker?

Seorang warga Desa Blimbing yang ikut aksi ini, Parno, 60, mengatakan selama ini warga di desanya memanfaatkan sumber air Dandang yang ada di lereng Gunung Wilis. Selama berpuluh-puluh tahun, tidak pernah ada masalah terkait kebutuhan air bersih.

“Kami di sini tidak pernah merasa kekurangan air bersih. Setiap hari air mengalir deras. Saat musim kemarau, kami juga tidak kekuarangan air,” jelasnya di depan Kantor Desa Blimbing.

Dia menuturkan selama ini warga hanya membayar iuran Rp3.000 per bulan untuk kebutuhan air bersih tersebut. Pemakaian air pun dibebaskan dan tidak ada pembatasan pemakaian.

Tetapi, justru pemerintah ingin mengubah kondisi tersebut dengan mengelola sumber air itu melalui program Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (Hippam). Yang ujung-ujungnya masyarakat akan dibebani biaya bulanan.

“Kami menolak kalau pengelolaan air diubah. Sudah seperti ini saja. Nanti ujung-ujungnya ada biaya bulanan. Kami tidak kuat,” tegasnya.

Hal senada dikatakan Aris Rianto, 58. Warga Desa Blimbing ini juga berharap rencana pembangunan instalasi air tersebut dibatalkan. Sebagian besar warga menolak.

Dia menuturkan warga sebenarnya tidak menolak program Hippam tersebut. Tetapi, warga hanya menginginkan supaya program tersebut tidak mengganggu jaringan air bersih yang selama puluhan tahun telah dimanfaatkan masyarakat.

Beban Masyarakat

Jangan sampai dengan adanya program ini justru menambah beban masyarakat. Karena warga harus membayar uang bulanan untuk kebutuhan air bersih. “Kalau mau bikin pengelolaan air tidak apa-apa. Tapi jangan merusak jaringan sumber air yang lama. Itu sudah puluhan tahun jadi andalan warga,” terang Aris.

Pengurus Karang Taruna Desa Blimbing ini juga menuturkan bahwa tidak pernah ada sosialisasi terkait program Hippam ini. Tahu-tahu proyek pembangunan jaringan air ini sudah dilaksanakan. Sehingga membuat warga geram.

Kampanye Paslon Peserta Pilkada Boyolali Wajib Patuhi Ini

Kepala Desa Blimbing, Slamet, mengatakan saat ini telah dilakukan musyawarah terkait permasalahan program Hippam. Warga menolak dengan adanya program meterisasi penggunaan air bersih di desanya.

Dia menyampaikan saat ini proyek pembangunan memang sudah mulai berjalan. Tetapi untuk saat ini dihentikan karena ada penolakan dari warga. Menurutnya, melalui program ini pemerintah ingin memastikan bahwa masyarakat Desa Blimbing bisa menikmati air bersih hingga 30 sampai 40 tahun mendatang.

“Jangan sampai desa kekurangan air bersih. Karena selama ini masih meminta air bersih dari Desa Tileng, Kecamatan Dagangan,” kata dia.