SOLOPOS.COM - Bupati Madiun, Ahmad Dawami, memberikan secara simbolis bantuan perbaikan untuk RTLH, Rabu (24/5/2023). (Abdul Jalil/Solopos.com)
Solopos.com, MADIUN — Sebanyak 200 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, menerima bantuan perbaikan dari pemerintah setempat. Setiap RTLH akan mendapatkan bantuan senilai Rp20 juta.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Madiun, Hari Pitojo, mengatakan pada tahun 2023 ada 200 RTLH yang mendapatkan bantuan perbaikan. Ratusan rumah ini tersebar di 88 desa di 15 kecamatan se-Madiun.
“Masing-masing rumah mendapatkan bantuan Rp20 juta,” kata dia saat penyerahan bantuan sosial perbaikan RTLH di Pendapa Kabupaten Madiun, Rabu (25/5/2023).
Hari menyampaikan bantuan perbaikan rumah ini menyasar masyarakat tidak mampu. Pemberian bantuan ini juga berdasarkan musyawarah desa yang sebelumnya telah dilakukan di masing-masing desa.
Hari menyampaikan bantuan perbaikan rumah ini menyasar masyarakat tidak mampu. Pemberian bantuan ini juga berdasarkan musyawarah desa yang sebelumnya telah dilakukan di masing-masing desa.
Berdasarkan pendataan, jumlah RTLH di Kabupaten Madiun ada sebanyak 13.000 rumah. Setiap tahun, Pemkab mengalokasikan perbaikan sebanyak 200 hingga 250 rumah. Program perbaikan RTLH sudah dimulai sejak 2018.
“Kami berharap dengan bantuan perbaikan ini, RTLH bisa berkurang. Masyarakat bisa mendapatkan hunian yang layak,” jelas dia.
Menurut bupati, perbaikan RTLH ini akan memiliki multiplier effect atau efek berganda. Dari sisi kesehatan, warga akan semakin lebih sehat dan higienis karena tinggal di rumah yang layak. Dari sisi pendidikan, keluarga yang mempunyai anak usia sekolah bisa lebih nyaman belajar.
“Begitu juga kalau ada warga yang memiliki anak balita, ini bisa menjadi bagian dari pengentasan stunting. Termasuk risiko bencana dan kebakaran, ini menjadi bagian antisipasi. Dan tentunya efek lainnya,” ujar bupati yang akrab disapa Kaji Mbing itu.
Bupati berpesan kepada warga penerima bantuan ini supaya penggunaannya bisa tepat. Targetnya ada perubahan di rumah tersebut, tentunya perubahan yang lebih baik.
“Tepat itu maksudnya sesuai kebutuhan. Ada skala prioritas. Satu rumah itu, paling butuh diintervensi itu yang mana. Karena untuk mengubah total itu tidak mungkin,” jelas dia.
Kaji Mbing juga meminta kepada kepala desa untuk membantu mengawasi penggunaan dana bantuan tersebut. Selain itu, kepala desa juga bisa menggerakkan warganya untuk melakukan kerja bakti dalam perbaikan RTLH.
“Kepala desa harapannya bisa ikut mengawal dan membimbing. Mengarakan semuanya. Kalau bisa menggerakkan gotong royong itu lebih baik, artinya itu bisa mengurangi biaya pekerja. Sehingga cakupannya lebih luas,” terangnya.
Dengan anggaran senilai Rp20 juta itu juga bisa untuk perombakan rumah. Dengan catatan, pekerja berasal dari gotong royong warga. Saat ini sistem gotong royong ini sudah berjalan.
“Ini yang kami tekankan. Supaya warga bisa gotong royong untuk membantu memperbaiki rumah yang tidak layak huni,” ujar Kaji Mbing. (ADV)