SOLOPOS.COM - Bupati Madiun Ahmad Dawami saat berdialog dengan para buruh yang sedang menggelar aksi unjuk rasa di kantor Pemkab Madiun, Senin (1/5/2023). (Istimewa)

Solopos.com, MADIUN — Puluhan buruh menggelar aksi unjuk rasa pada momen May Day atau Hari Buruh Internasional, Senin (1/5/2023) di Pemkab Madiun, Jawa Timur. Para buruh ini menyampaikan lima aspirasi dalam aksi unjuk rasa.

Para buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Madiun Raya ini membentangkan berbagai poster dan spanduk yang berisi berbagai aspirasi mereka.

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Ketua Serikat Buruh Madiun Raya, Aris Budiono, menegaskan buruh meminta pemerintah mencabut Undang-undang Cipta Kerja. Menurutnya, undang-undang itu akan menjadi malapetaka bagi kaum buruh yang bisa diterkam pemilik modal yang serakah.

“Saat ini adalah tahun politik bagi kaum pemilik modal dan antek-anteknya, di mana saat ini kekuasaan oligarksi yang ada di dalam tubuh rezim ini akan mengobral kebijakan sebanyak-banyaknya agar mendapat kucuran biaya untuk kampanye politik,” jelas dia dalam keterangan tertulis.

Aris menyampaikan agena Pemilu 2024 bisa dipastikan tidak akan membeirkan kesejahteraan dan kemerdekaan bagi kaum buruh.

Serikat Buruh Madiun Raya menilai, lanjut dia, pelaksana negara telah gagal mensejahterakan rakyat. Bahkan semakin menyengsarakan rakyat.

Dia menegaskan politik upah murah menyebabkan kemenangan 8 jam kerja menjadi sia-sia. Karena kaum buruh terpaksa harus bekerja lembur agar dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

“Biaya kesehatan, perumahan, pendidikan, dan harga bahan pokok semakin melambung tinggi jauh dari jangkauan kaum buruh. Ini karena semuanya diserahkan pada pasar. Belum lagi subsidi dicabut. Negara tidak boleh lagi ikut campur dalam perekonomian. Akhirnya perekonomian tidak lagi berorientasi memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan rakyat. Namun lebih bertujuan memupuk keuntungan pemodal,” terang dia.

Selain mendesak pemerintah mencabut UU Cipta Kerja, lanjut Aris, buruh Madiun Raya juga meminta pemerintah mencabut Permenaker No. 5/2023. Kemudian mendesak pemerintah untuk menurunkan harga BBM dan harga bahan pokok. Sedangkan tuntutan yang kelima mendesak PT Karyanitra Budi Sentosa untuk membayarkan har buruhnya.

Kapolres Madiun, AKBP Anton Prasetyo, mengatakan aksi buruh pada May Day berjalan lancar dan aman. Pihak kepolisian mengamankan aksi tersebut tanpa menggunakan senjata api.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya