SOLOPOS.COM - Panitia Pilkades Jatirejo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, Mukhsin, memesan spanduk di salah satu ruko jasa digital printing di Jl. Agus Salim, Kota Madiun, Senin (5/10/2015). (Irawan Sapto Adhi/JIBI/Madiunpos.com)

Pilkades Madiun dipersiapkan dengan matang oleh setiap Panitia Pilkades di masing-masing desa dengan salah satunya menggelat sosialisasi.

Madiunpos.com, MADIUN – Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bappermas) dan Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Kabupaten Madiun memastikan pelaksanaan pemilihan umum kepala desa (pilkades) di 144 desa di Kabupaten Madiun dilaksanakan secara gratis.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Berdasarkan informasi yang dihimpun Madiunpos.com, demi gratisnya pilkades serentak di Kabupaten Madiun itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun telah menggelontorkan dana bantuan yang dari APBD setempat. Besarnya dana bantuan adalah Rp40 juta sampai Rp60 juta untuk setiap kepanitiaan pilkades.

“Besaran dana yang diterima panitia pilkades di masing-masing desa bergantung besar desa dan jumlah pemilihnya. Desa yang jumlah pemilihnya kurang dari 2.000 orang menerima dana bantuan senilai Rp40 juta. Sedangkan, desa dengan jumlah pemilih lebih dari 2.000 orang bisa memperoleh Rp50 juta-Rp60 juta,” jelas Panitia Pilkades Jatirejo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, Mukhsin, saat dijumpai Madiunpos.com di sela-sela mencetak spanduk di Jl. Agus Salim, Kota Madiun, Senin (5/10/2015).

Ditanya besaran dana yang habis untuk menggelar sosialiasi pilkades di masyarakat, Mukhsin menyebut, sedikitnya 10% dari total dana bantuan dari Pemkab Madiun. Menurut dia, Panitia Pilkades Jatirejo mengeluarkan uang sedikitnya Rp5 juta untuk menggelar sosialisasi pilkades dengan beragam cara, mulai dari mengadakan pertemuan warga hingga mencetak media pengumuman.

“Kami mendapat jatah Rp50 juta untuk pelaksanaan Pilkades Jatirejo. Dari jumlah dana itu, kami ambil Rp5 juta untuk mencukupi kebutuhan sosialisasi, seperti menggelar forum dan mencetak spanduk. Sedangkan 90% dana dari Pemkab Madiun kami manfaatkan untuk beragam keperluan, termasuk mengupah para Panitia Pilkades,” jelas Mukhsin.

Mukhsin mengatakan pelaksanaan Pilkades dilakukan di setiap dusun. Menurut dia, mekanisme tersebut membuat pelaksanaan pilkades lebih banyak membutuhkan tenaga panitia. Meski tidak begitu mempersoalkan, Mukhsin menyebut, semakin banyak panitia makan upah yang diterima tentu kian sedikit karena harus berbagi rata. Dia mengatakan Pilkades Jatirejo disukseskan 19 orang panitia.

“Bisa jadi nanti setiap [anggota] panitia mendapat upah Rp400.000 untuk bekerja mulai menyiapkan hingga mengevaluasi pelaksanaan Pilkades. Namun, saya yakin yang menjadi panitia tidak begitu mempersoalkan besaran upah, melainkan menganggap sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat,” tutur Mukhsin.

 

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Madiun Raya

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya