SOLOPOS.COM - Foto Ilustrasi Pemilihan Umum JIBI/Harian Jogja/Antara
Pilkada 2018, Pemkab Madiun menyiapkan anggaran Rp31,7 miliar untuk penyelenggaraan pilkada tahun depan.
Madiunpos.com, MADIUN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun menyetujui anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Madiun 2018 senilai Rp31,7 miliar.
Anggaran tersebut hampir 60 persennya digunakan untuk honorarium petugas lembaga ad hoc seperti panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat kelurahan/desa.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madiun, Wahyudi, mengatakan hasil rapat dengan tim anggaran Pemkab Madiun disetujui dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk Pilkada Madiun 2018 senilai Rp31,7 miliar. Anggaran untuk pesta demokrasi di Kabupaten Madiun telah disetujui pada 24 Mei 2017 lalu.
“Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan Pilkada Kabupaten Madiun,” kata dia, Senin (31/7/2017).
Wahyudi menyampaikan anggaran Pilkada tersebut di antaranya untuk membuat alat peraga kampanye calon bupati dan wakil bupati. Selain itu, pengeluaran paling besar yaitu untuk honorarium petugas badan ad hoc seperti PPS, PPK, Linmas, dan lainnya.
“Anggaran itu juga untuk membiayai sosialisasi pasangan calon, logistik Pilkada, dan APK,” ujar dia.
Sesuai rencana, Pilkada Madiun digelar 27 Juni 2018. Sedangkan tahapan pilkada dimulai September 2017.
KPU Kabupaten Madiun, kata Wahyudi, juga akan menyelenggarakan sayembara pembuatan jingle dan maskot Pilkada Madiun 2018. Jingle dan maskot ini sebagai identitas Pilkada Kabupaten Madiun.
Sayembara pembuatan jingle dan maskot ini bersifat terbuka dan bisa diikuti masyarakat umum. Mengenai kisi-kisi dan persyaratan sayembara tersebut akan diumumkan bulan depan. Satu hal yang jelas, jingle dan maskot itu harus ada nilai lokalitas Kabupaten Madiun.