SOLOPOS.COM - Mendagri Tjahjo Kumolo (JIBI/Solopos/Antara)
Pilkada 2015 yang dilaksanakan serentak membutuhkan pejabat-pejabat kepala daerah. Namun khusus untuk Ngawi, Mendagri lambat menerbitkan SK. Ada apa?
Madiunpos.com, SURABAYA — Gubernur Jawa Timur Soekarwo memastikan belum akan melantik penjabat sementara (Pj) Bupati Ngawi karena surat keputusan dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tak kunjung turun. Padahal hari pelantikan para Pj yang muncul akibat pelaksanaan dibarengkannya pemilihan umum kepala daerah (pilkada) di sebagian daerah itu dijadwalkan serentak Rabu (19/8/2015) ini.
“Pj Bupati Ngawi belum dilantik karena belum turun sampai sekarang,” ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Selasa (18/8/2015).
Sejauh ini belum diketahui motivasi Mendagri Tjahjo Kumolo yang luas diketahui berlatar belakang politikus PDIP menunda terbitnya SK Pj Ngawi itu. Pakde Karwo—sapaan akrab Gubernur Soekarwo—juga mengaku belum menerima alasan dari Mendagri terkait persoalan yang menghambat proses penetapan surat keputusan tersebut.
Sejauh ini belum diketahui motivasi Mendagri Tjahjo Kumolo yang luas diketahui berlatar belakang politikus PDIP menunda terbitnya SK Pj Ngawi itu. Pakde Karwo—sapaan akrab Gubernur Soekarwo—juga mengaku belum menerima alasan dari Mendagri terkait persoalan yang menghambat proses penetapan surat keputusan tersebut.
Kendati demikian, Pakde Karwo menegaskan telah menghubungi Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono dan memastikan SK segera menyusul. “Pak Soni sudah saya telepon dan beliau menyanggupi segera penurunan SK-nya,” kata eks Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tersebut.
Untuk Kabupaten Ngawi, Gubernur Soekarwo sejatinya telah menunjuk Sekretaris Daerah Siswanto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) menggantikan Bupati Ngawi Budi Sulistyono dan Wakil Bupati Ngawi Ony Anwar yang telah berakhir masa jabatannya pada 27 Juli 2015.
“Yang empat Pj sudah beres dan siap dilantik,” ucap birokrat yang juga politisi asal Partai Demokrat tersebut.
Pada pelantikan nantinya, kata dia, eks bupati lama tidak perlu hadir karena cukup sekda yang sudah ditunjuk menjadi Plt. “Tapi, kalau eks bupati dan wakilnya mau hadir ya dipersilakan. Kami tidak mungkin menolak,” katanya.
Diketahui, Gubernur telah menunjuk empat pejabat eselon II untuk mengisi kekosongan kekuasaan di daerah menjelang Pilkada 2015, yakni masing-masing Wahid Wahyudi (Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan) untuk Pj Bupati Lamongan. Kemudian, Maskur (Kepala Dinas Peternakan) sebagai Pj Bupati Ponorogo, Idrus (Asisten I Bidang Pemerintahan) sebagai Pj Bupati Kediri, serta Supriyanto (Kepala Biro Adminitrasi Pemerintahan Umum) untuk Pj Wali Kota Blitar.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Madiun Raya