Solopos.com, PONOROGO — Pemerintah Kabupaten Ponorogo menganggarkan Rp2 miliar untuk menangani wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). Anggaran miliaran rupiah tersebut diambil dari belanja tidak terduga (BTT) APBD Ponorogo 2022.
”Ini upaya kami untuk mengandalkan wabah PMK,” kata Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Minggu (12/6/2022)
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Pengendalian PMK ini ditarget rampung dalam kurun waktu tiga bulan ke depan dengan memakai BTT yang telah disiapkan tersebut. Dana miliaran rupiah itu diperuntukkan pembelian obat-obatan untuk para sapi yang terpapar PMK. Selain itu, untuk biaya satuan gugus tugas (satgas) yang bertugas menangani PMK di lapangan.
”Kita kerja serentak dengan pihak terkait agar bisa segera terpetakan,” terangnya.
Baca Juga: 1 Orang Tewas dalam Kecelakaan Adu Banteng Motor & Mobil di Ponorogo
Sugiri menegaskan bahwa semua sapi yang terpapar bakal mendapatkan obat gratis yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo. Sebab, dananya sedang disiapkan dan sebentar lagi bakal segera digunakan untuk penanganan PMK.
”Selebihnya kami tidak hanya menangani sapi, ini adalah problem ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Perputaran ekonomi di antara para peternak sapi saja sudah bagus. Namun, Sugiri menyadari bahwa mayoritas mereka berbisnis dengan cara berutang ke bank. Untuk mengurangi beban peternak, pihaknya sudah menghubungi bank.
Baca Juga: Begini Persiapan Pemkab Ponorogo Menuju Smart City
”Beberapa bank sudah setuju tidak membebani peternak [peminjam] selama pandemi PMK,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dipertahankan) Ponorogo, Masun, mengatakan bahwa ada permasalahan kekurangan obat di lapangan. Untuk menyediakan stok beberapa pekan ke depan masih cukup kesulitan.
”Ada kelangkaan obat, kalau tudak ada penambahan kasus stoknya masih aman,” ungkapnya.
Baca Juga: Ratusan Ekor Sapi Terjangkit PMK, Desa di Ponorogo Ini Lockdown
Namun, Masun segera mengantisipasinya dengan kerja sama dengan pihak penyedia obat. Saat ini stok obat masih bisa menangani sapi tapi belum menyeluruh. Selain itu, obat yang sudag ada segera dibawa ke daerah dengan populasi PMK paling banyak. Khususnya di Kecamatan Pudak.
”Lebih dari setengah persen kasus ada di Pudak,” jelasnya.
Masun berharap, BTT yang tengah disiapkan Pemkab Ponorogo segera bisa digunakan lantaran selama ini masih menggunakan biaya dari Dinas. Dana dari dinas itu tidak bisa membiayai keseluruhan penanganan PMK sampai bulan berikutnya karena terbatas.
”Harus ada anggaran yang tidak melekat di Dinas,” pungkasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
