Penertiban PKL Kediri dilakukan Satpol PP di Lapangan Gajahmada.
Madiunpos.com, KEDIRI – Pembongkaran lapak pedagang kaki lima (PKL) di area Lapangan Gajahmada Kecamatan Pesantren Kota Kediri oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat diwarnai protes pedagang, Selasa (7/6/2016).
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
“Harusnya ada toleransi, kami sudah koordinasi dengan pak camat, dan menunggu tenda,” kata Mamat, salah seorang pedagang yang protes saat pembongkaran itu, Selasa.
Ia menilai pemerintah tidak adil karena tidak memberikan peluang bagi PKL. Ia dan pedagang lainnya mengetahui tanah yang digunakan berjualan bukan tanah pribadi, melainkan tanah negara.
“Saya ingin jangan dibongkar dulu. Saya tahu ini tanah milik negara, tapi harusnya lebih bijaksana,” ujar dia.
Namun petugas Satpol PP Kota Kediri tetap saja membongkar lapak yang dibuat permanen tersebut.
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kota Kediri Nurkhamid mengatakan pembongkaran itu dilakukan berdasarkan ketentuan. Para PKL menggunakan aset pemerintah tanpa izin.
“Kami tidak larang PKL berjualan di depan Gajahmada [Lapangan Gajahmada]. Kami sudah ingatkan tiga kali, agar PKL mengurus izin dan lapaknya bisa bongkar pasang,” ucap dia.
Ia menambahkan jika nanti pedagang mendirikan bangunan lagi, petugas juga akan melakukan razia. Sedangkan, untuk saat ini sisa dari lapak PKL yang sudah dibersihkan oleh petugas.
Saat pembongkaran lapak itu, sejumlah pedagang yang masih berjualan akhirnya membersihkan isi lapak dan membawa seluruh barang dagangannya. Walaupun protes, mereka tidak punya pilihan lain.
Di lokasi tersebut, setidaknya terdapat 12 PKL yang berjualan. Sebagian mulai dari siang, dan sebagian lainnya saat petang. Jualan pedagang juga beragam, tapi mayoritas berjualan makanan.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
