SOLOPOS.COM - Penjabat Wali Kota Madiun Eddy Supriyanto, saat meninjau kawasan kumuh di Kelurahan Nambangan Lor, Rabu (29/5/2024). (Istimewa/Pemkot Madiun)
Solopos.com, MADIUN – Pemerintah Kota Madiun akan melakukan penataan kawasan kumuh yang berada di Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo. Penanganan kawasan kumuh ini akan dilakukan secara terpadu dengan menggandeng Pemprov Jawa Timur dan kementerian terkait.
Penjabat Wali Kota Madiun Eddy Supriyanto, mengatakan kawasan kumuh yang berada di sekitar saluran Pancasila, Kelurahan Nambangan Lor, akan mendapatkan sentuhan pembangunan. Program pembangunan kawasan kumuh ini merupakan program terpadu kolaborasi antara Pemkot Madiun, Pemprov Jawa Timur, dan pemerintah melalui kementerian terkait.
“Daerah kumuh merupakan salah satu tempat yang berdampak sosial seperti kemiskinan, kriminalitas, dan kesehatan. Untuk itu, butuh penanganan bersama dan tentu saja kami sangat mendukung terkait program penanganan kawasan kumuh terpadu ini,” jelas Eddy kemarin.
Dia menjelaskan luas kawasan kumuh di lingkungan tersebut mencapai 13 hektare. Berbagai penanganan juga telah dilakukan Pemkot Madiun, seperti perbaikan Pasar Pancasila dan penutupan bagian atas saluran Pancasila yang ada di samping pasat tersebut.
Dia menjelaskan luas kawasan kumuh di lingkungan tersebut mencapai 13 hektare. Berbagai penanganan juga telah dilakukan Pemkot Madiun, seperti perbaikan Pasar Pancasila dan penutupan bagian atas saluran Pancasila yang ada di samping pasat tersebut.
Melalui program ini, kata dia, penataan kawasan tersebut akan berlanjut pada tahun ini. Rencananya saluran Pancasila hingga ke sebelah timur ke Jalan Kutilang akan ditutup.
“Pemkot Madiun sudah memulai penataan itu, nantinya akan dibantu juga dari Pemprov Jatim. Harapannya penanganan kawasan kumuh bisa semakin cepat,” ujar dia.
Rencananya, kata Suwarno, saluran Pancasila akan ditutup bagian atasnya. Nantinya saluran tersebut akan menjadi pedestrian. Sedangkan rumah-rumah yang ada di kawasan tersebut akan dihadapkan ke saluran tersebut.
“Kalau dengan konsep yang sekarang ini, kawasan permukiman di sana sulit dijangkau karena hanya dilewati jalan gang. Ini akan menyulitkan penanganan kalau seandainya terjadi permasalahan seperti kebakaran. Untuk itu, konsep akan kita ubah ke depan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, I Nyoman Gunadi, mengatakan penanganan kawasan kumuh dulu hanya dilakukan secara parsial. Sehingga penanganan kurang optimal.
Melalui program kumuh terpadu ini, jelas Gunadi, pengentasan kawasan kumuh bisa semakin cepat dilakukan. Bukan hanya kolaborasi dari pemkot dan pemprov, tetapi juga ada keterlibatan dari kementerian terkait.
“Harapannya, penanganan kawasan kumuh bisa berkurang lebih cepat dalam satu tahun,” jelas dia.
Lebih lanjut, Gunadi menuturkan peninjauan ini menjadi langkah awal untuk penanganan kawasan kumuh. Pihaknya akan memasukkan data yang dihimpun dari tinjauan tersebut ke dalam aplikasi. Sedangkan untuk pembangunan akan mulai dilakukan pada tahun depan.