SOLOPOS.COM - Ilustrasi pengamanan logistik pemilu (JIBI/Bisnis/Dok.)
Solopos.com, PONOROGO — Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyediakan anggaran untuk pengamanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) senilai Rp7,4 miliar. Anggaran pengamanan itu sebagian besar akan disalurkan ke Polres Ponorogo.
Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Ponorogo, Sumarno, mengatakan anggaran pengamanan Pilkada ini bersumber dari APBD 2024. Anggaran yang dialokasikan ini naik dibandingkan anggaran pengamanan untuk Pilkada 2019.
“Dulu [2019] untuk pengamanan Rp4 miliar, sekarang Rp7,4 miliar,” jelas dia, Senin (22/1/2024).
Sumarno menyampaikan besaran anggaran itu terbagi menjadi dua untuk Polres Ponorogo selaku penanung jawab utama kamtibmas selama penyelenggaraan Pilkada. Selain itu, anggaran tersebut juga akan diberikan ke Kodim 0802/Ponorogo dan Subdenpom selaku penyangga keamanan dan ketahanan kawasan teritorial di Kota Reog.
Lebih lanjut, dia menuturkan untuk nominal anggaran yang dihibahkan, yaitu senilai Rp6,6 miliar untuk Polres Ponorogo. Sedangkan untuk Kodim 0802/Ponorogo senilai Rp600 juta dan Subdenpom senilai Rp200 juta.
Sumarno menjelaskan, alokasi dana pengamanan pilkada tersebut bersumber dari APBD. Selain itu, nilai yang dihibahkan sesuai dengan penyusunan APBD 2024. Saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Polres dan Polda Jatim guna proses serah terima anggaran.
“Masih koordinasi, nanti jika drafnya sudah sesuai akan dibawa ke Polda baru nanti ditandatangani untuk serah terima anggaran,” kata Sumarno yang dikutip dari Antara.
Dirinya menambahkan, jika dana tersebut selain untuk pengamanan juga digunakan untuk belanja penunjang, termasuk pelaporan selambat lambatnya tiga bulan setelah anggaran digunakan.
Sumarno mengungkapkan berbeda dengan KPU dan Bawaslu Ponorogo yang mulai pencairan 2023, seluruh anggaran tersebut dicairkan tahun ini.
“Tahun ini untuk dana pengamanan pilkada dicairkan,” ujarnya.