SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
<p><strong>Madiunpos.com, PONOROGO</strong> — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo mengalokasikan anggaran senilai Rp1,5 miliar untuk proses seleksi calon pegawai negeri sipil (<a href="http://news.solopos.com/read/20180918/496/940363/gagal-buka-portal-sscn-saat-daftar-cpns-lakukan-hal-ini" title="Gagal Buka Portal SSCN Saat Daftar CPNS? Lakukan Hal ini…">CPNS</a>) 2018.</p><p>Anggaran ini untuk memenuhi seluruh kebutuhan teknis saat proses seleksi CPNS digelar.</p><p>Pemkab Ponorogo sebelumnya telah menganggarkan seleksi CPNS pada APBD 2018 senilai Rp550 juta. Kemudian, Pemkab Ponorogo mengajukan tambahan anggaran untuk proses seleksi CPNS dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2018 senilai Rp1 miliar.</p><p>Namun, yang disetujui DPRD Ponorogo hanya Rp950 juta. Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, Agus Pramono, mengatakan total anggaran untuk proses seleksi CPNS 2018 senilai Rp1,5 miliar.</p><p>Sebelumnya di APBD 2018, Pemkab Ponorogo telah mendapatkan anggaran untuk rekrutmen <a href="http://news.solopos.com/read/20180919/496/940600/situs-sscn-belum-bisa-diakses-netizen-kecewa" title="Situs SSCN Belum Bisa Diakses Netizen Kecewa">CPNS</a> senilai Rp550 juta.</p><p>Anggaran seleksi CPNS itu telah lama ada dan disediakan pemerintah saat penyusunan APBD. Namun, karena selama ini tidak ada seleksi CPNS, anggaran itu tidak terpakai.</p><p>"Baru tahun ini dana itu akan terpakai. Mengingat berbagai hal, kami mengajukan tambahan besarannya Rp1 miliar. Ternyata yang disetujui DPRD senilai Rp950 juta," jelas dia yang dikutip melalui siaran pers Pemkab Ponorogo, Selasa (2/10/2018).</p><p>Agus menuturkan anggaran ini akan digunakan untuk berbagai kegiatan yang terkait proses rekrutmen <a href="http://madiun.solopos.com/read/20180423/516/912278/polisi-sita-719-miras-siap-edar-dari-86-lokasi-di-ponorogo" title="Polisi Sita 719 Miras Siap Edar dari 86 Lokasi di Ponorogo">CPNS</a>. Untuk tes yang menggunakan sistem CAT anggarannya memang ditanggung pemerintah pusat.</p><p>Namun, untuk berbagai hal teknis di daerah akan menjadi tanggungan pemerintah daerah. Kebutuhan teknis yang dimaksud yakni pengamanan, penyediaan konsumsi, dan lainnya.</p><p>"Nanti ada juga yang ditanggung bersama oleh pemerintah daerah yang melaksanakan. Ponorogo nanti tesnya di Wisma Haji Kota Madiun," terang dia.</p><p><br /><br /></p>