SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Madiunpos.com, MADIUN — Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, tahun 2019 akan dilaksanakan pada Oktober mendatang. Pemerintah Kabupaten Madiun mengalokasikan dana Rp4 miliar untuk membiayai pesta demokrasi rakyat desa itu.
Bupati Madiun Ahmad Dawami kepada wartawan di Madiun, Senin (24/6/2019, mengatakan dana miliaran tersebut akan dikucurkan bagi 57 desa di 15 kecamatan yang menyelenggarakan pilkades.
“Pentahapannya dimulai bulan Agustus ini dan pelantikan Desember mendatang. Adapun pelaksanaannya nanti masih secara konvensional,” ujar Bupati.
Menurut Ahmad Dawami, puluhan desa itu akan mendapat alokasi dana bervariasi yang bersumber dari APBD itu. Terendah adalah Rp50 juta dan tertinggi Rp75 juta.
Perbedaan alokasi dana tersebut menyesuaikan kebutuhan masing-masing desa, terutama terhadap jumlah daftar pemilih tetap (DPT)-nya. Semakin banyak DPT, maka otomatis kebutuhan pilkadesnya juga lebih besar. Di antaranya untuk pengadaan surat suara dan alat lainnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Madiun Joko Lelono menambahkan pemilihan waktu gelaran pilkades yang direncanakan bulan Oktober tersebut karena menyesuaikan dengan dasar terhitung mulai tanggal berakhirnya tugas puluhan kades di Kabupaten Madiun. Yakni pada Desember tahun ini.
“Kemudian ditarik mundur dengan tahapan pasca-pemungutan suara. Nantinya disertai keputusan bupati,” kata Joko Lelono.
Joko meminta para panitia pilkades kelak untuk membuat usulan dan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Prosesnya melalui pemerintah desa (pemdes) hingga diterima di bupati.
“Laporan pertanggungjawaban tersebut bertujuan untuk meminimalisir penyalahgunaan dana pilkades yang ada. Yakni dana digunakan dengan transparan, tertib, dan aman,” ujar Joko.
Silakan KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Madiun Raya