SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Madiunpos.com, SURABAYA — Pemerintah menggeber berbagai upaya mencegah dan mengeliminasi stunting (gizi buruk). Salah satunya, pemerintah menggencarkan program fortifikasi garam yodium pada produsen garam pangan skala kecil.
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Maritim, Agung Kuswandono, mengatakan Indonesia menjadi negara nomor ketiga yang mengalami fenomena stunting.
“Dalam 3 tahun terakhir prevalensi stunting di Indonesia relatif lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, tapi masih jauh di atas rata-rata global yang hanya 22,2% dari jumlah penduduk, sedangkan Indonesia masih 30,8%,” katanya dalam FGD Fortifikasi Garam Pangan di Surabaya, Kamis (4/4/2019).
Namun begitu, lanjut Agung Kuswandono, pemerintah bersama dengan semua pihak harus segera melakukan pencegahan karena stunting berpotensi merugikan 2%-3% dari pertumbuhan ekonomi negara.
Namun begitu, lanjut Agung Kuswandono, pemerintah bersama dengan semua pihak harus segera melakukan pencegahan karena stunting berpotensi merugikan 2%-3% dari pertumbuhan ekonomi negara.
“Kami baru sekali ini mengadakan FGD untuk mengumpulkan semua pihak terkait pergaraman dan menyatukan kesepakatan bahwa stunting itu isu nasional,” imbuhnya.
Agung menjelaskan selain garam yodium, pemerintah akan mendorong petani garam maupun produsen garam untuk membuat produk diversifikasi garam misalnya garam untuk spa maupun untuk suvenir sehingga ada nilai tambah.
Perekayasa Utama Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin, Sudarto, mengatakan saat ini memang masih banyak beredar garam konsumsi yang tidak SNI dan garam bahan baku yang tersedia di pasar sebagian besar kualitas rendah yakni K2 dan K3.
“Dengan tidak ada SNI maka produsen tidak mendapat izin edar dari BPOM lalu IKM garam konsumsi akan sulit untuk menjual produknya,” katanya.
Menurut Sudarto, pengembangan produksi garam yodium saat ini masih terkendala faktor teknologi proses pegaraman yang masih konvensional, infrastruktur dan sarana produksi kurang memadai, kelompok usaha bersama (KUB) pergaraman belum berkembang, serta terbatasnya akses informasi dan teknologi pergaraman.
Namun, lanjutnya, pemerintah sudah melakukan program pengembangan IKM garam yodium melalui bimbingan teknis produksi, fasilitasi mesin bagi IKM, bimbingan sertifikasi SNI, revitalisasi sentra garam, dan restrukturisasi mesin bagi IKM.
“Ada 6 IKM yang sudah mendapatkan fasilitas bimbingan teknis dan sertifikasi SNI garam konsumsi beryodium selama 2017-2018,” katanya.
Kemenperin mencatat hingga saat ini terdapat sektra IKM garam yodium di antaranya berada di Aceh sebanyak 16 IKM, Cirebon Jawa Barat 98 IKM, Jateng 68 IKM, Jatim seperti Madura, Gresik dan Surabaya ada 43 IKM, Nusa Tenggara Barat ada 10 IKM, Nusa Tenggara Timur ada 6 IKM, Buleleng Bali ada 4 IKM, dan Sulawesi Selatan ada 42 IKM.
Silakan KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Madiun Raya