Pedagang Pasar Besar Ngawi Keluhkan Kebocoran Bangunan dan Kotoran Burung

Solopos.com, NGAWI — Para pedagang di Pasar Besar Ngawi mengeluh terkait kekurangan sejumlah fasilitas hingga kenyamanan. Pasalnya di Pasar Besar Ngawi terjadi kebocoran saat hujan mengguyur serta banyak kotoran burung di kios-kios para pedagang.

Keluhan tersebut disampaikan para pedagang kepada Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Ngawi, Yuwono Kartiko, saat Inspeksi Mendadak (Sidak) di Pasar Besar Ngawi, Kamis (11/1/2024) kemarin. Para pedagang mengaku kurang nyaman berjualan pada saat kondisi hujan karena banyak kebocoran dari atap pasar.

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Seorang pedagang di Pasar Besar Ngawi, Ana Tunia, mengaku kondisi pasar sangat kurang nyaman bagi para pedagang dan juga pembeli. Jika hujan, para pedagang harus berjibaku mengamankan dagangannya agar tidak kebasahan. Karena kebocoran atap kerap terjadi dan sampai masuk ke kios para pedagang.

“Sejak dibenahi, kebocoran malah terjadi di mana-mana, bahkan jika hujan lebat, air sampai masuk ke kios-kios kami,” katanya.

Selain itu, banyaknya kotoran burung juga dinilai menjadikan kios para pedagang terkesan kumuh. Kotoran burung tersebut menempel pada dinding-dinding kios karena pada saat malam hari atap pasar tersebut dijadikan tempat bersarang burung gereja dan burung sriti.

“Kotoran burung juga banyak, banyak pedangang berinisiatif memasang atap sendiri supaya dagangannya tidak terkena kotoran burung,” ujarnya.

Menaggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Ngawi, Yuwono Kartiko menyayangkan kondisi tersebut. Terlebih pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak lantaran wewenang pengelolaan pasar tersebut masih dikelola oleh pemerintah pusat.

Yuwono berharap Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPPTK) Kabupaten Ngawi untuk segera mengurus proses serah terima wewenang pengelolaan bangunan pasar ke pemerintah daerah. Hal itu bertujuan agar ketika ada keluhan dari para pedagang dan kerusakan fasilitas dapat segera diatasi oleh pemerintah.

“Kami akan mendorong agar wewenang pengelolaan pasar ini segera diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Ngawi, dikelola pemerintah pusat nyatanya mereka tidak tau kalau ada kerusakan dan tidak segera dilakukan pembenahan,” katanya.

Pada 2023 lalu terdapat proyek optimalisasi pembenahan Pasar Besar Ngawi senilai Rp3,3 miliar yang digelontorkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Namun, setelah dibenahi nyatanya masih belum maksimal dan malah menjadikan kebocoran di mana-mana.

“Mereka tidak diberi kesempatan berpartisipasi. Akhirnya, pembangunan ini tidak memenuhi kebutuhan para pelaku pasar di sini, termasuk Pemberdayaan diabaikan oleh pemerintah pusat. ’’ ujarnya.