Solopos.com, PONOROGO — PT Pertamina dan jejaring distribusi elpiji bersubsidi dipanggil Komisi B DPRD Ponorogo, Jawa Timur, Senin (31/7/2023). Pertemuan itu membahas kelangkaan bahan bakar gas dalam kemasa tabung tiga kilogram yang beberapa pekan terakhir langka di Ponorogo.
Dalam rapat dengar pendapat itu, anggota dewan di Komisi B ingin tahu detail permasalahan dalam rantai distribusi elpiji ukuran tiga kilogram yang sempat langka sehingga warga sulit mendapat bahan bakar gas bersubsidi tersebut.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
“Tujuan kami dari komisi B ini agar permasalahan terkait elpiji tiga kilogram ini bisa segera teratasi,” kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Ponorogo Ribut Riyanto yang dikutip dari Antara.
Ada beberapa hal yang kemudian disimpulkan dalam RDP tersebut. Salah satunya terkait penyaluran yang tidak tepat, atau penggunaan untuk kepentingan usaha bahkan industri dan pekerjaan di lingkungan proyek serta peternakan.
Padahal, kuota elpiji subsidi sudah disesuaikan data jumlah sasaran pengguna bahan bakar gas ukuran tiga kilogram tersebut.
“Masih ditemukan adanya penyalahgunaan elpiji tiga kilogram dan sekaligus kami sampaikan agar tidak menggunakan gas bersubsidi,” katanya.
Selain itu, Pertamina selaku produsen elpiji 3 kg telah menyepakati adanya penambahan gas bersubsidi sebanyak 32.000 tabung. Jumlah tersebut sebagai salah satu cara agar tidak terjadi Kelangkaan gas bersubsidi di masyarakat.
“Tadi sudah didrop sebanyak 32.000 tabung. Nanti akan kami observasi selama sepekan apakah masih terjadi kelangkaan atau tidak,” katanya.
Menanggapi di forum RDP itu, Sales Manager Pertamina VI Rayon Kediri, M. Salman, menyampaikan sebanyak 32.000 tambahan tabung tersebut akan didistribusikan kepada 751 pangkalan yang ada di Ponorogo.
“Per tiga hari sudah menambahkan ekstra droping sekitar 32.000 tabung, untuk meredam gejolak di masyarakat,” katanya.
Salman menambahkan pihaknya akan melakukan monitoring berkelanjutan agar kejadian penyalahgunaan elpiji tiga kilogram tidak terjadi dan bisa tepat sasaran.
Selain itu, pihaknya juga memecah jumlah pangkalan saat ini agar adanya pemerataan di setiap daerah.
“Masih kita kaji, akan kami pecah lagi sehingga masyarakat biasa lebih menjangkau pangkalan,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
