Menag Sebut HTI Bukan Lembaga Dakwah Tapi Organisasi Politik

Menag RI menilai HTI bukan organisasi dakwah keagamaan melainkan organisasi politik. 

Madiunpos.com, PONOROGO — Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menilai Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bukan organisasi dakwah keagamaan melainkan organisasi politik. Menurut dia, HTI berupaya untuk mengubah dasar negara menjadi Khilafah Islamiah.

Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024

“HTI ini bukan gerakan dakwah keagamaan melainkan gerakan politik. Organisasi apapun yang ingin mengubah dasar negara,  jelas ini aktivitas politik. Atas dasar ini Menkopolhukam kemarin menyikapi hal ini,” kata Menag kepada wartawan seusai me-launching IAIN Ponorogo di kampus II IAIN Ponorogo, Rabu (10/5/2017).

Lukman menyampaikan Pancasila dan NKRI sudah menjadi komitmen bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Agama yang berkembang di Indonesia adalah yang berpaham moderat, dalam hal ini moderasi Islam. Menurut dia, hal itu yang telah diwariskan ulama terdahulu.

“Realitas keagamaan kita beragam. Untuk itu,  paham yang ekstrem terhadap konsensus nasional adalah tidak relevan untuk diterapkan di Indonesia,” ujar alumni Pondok Modern Darussalam Gontor itu. (baca: Pembubaran HTI Lewat Jalur Hukum)

Mengenai munculnya gerakan ekstremis di Indonesia, kata dia, pemerintah bertanggung jawab dalam kehidupan kebangsaan masyarakat. Untuk itu ketika ada organisasi atau perkumpulan yang mengembangkan diri mengajak masyarakat untuk mengubah dasar-dasar negara harus disikapi secara serius.

“Kalau ada organisasi yang ingin mengubah dasar negara harus ditindak secara serisus. Ini seperti apa yang dilakukan Menkopolhukam yang memproses organisasi ini melalui proses hukum,” jelas dia.