MASTERPLAN JATIMNOMICS : Pemprov Jatim Andalkan UMKM Hadapi MEA 2015

Masterplan Jatimnomics menempatkan sektor UMKM sebagai andalan Jatim dalam era MEA 2015.

Madiunpos.com, SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur merumuskan sederet strategi untuk memperkuat perdagangan berbasis usaha mikro kecil menengah (UMKM). Upaya mengebut peningkatan daya saing UMKM Jatim itu yang tertuang dalam masterplan Jatimnomics itu untuk menjelang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024

Gubernur Jatim Soekarwo saat mengelaborasi masterplan Jatimnomics di Universitas Airlangga, Rabu (6/5/2015), memaparkan di Jatim kini ada 3.476 UMKM yang siap mengekspor produk mereka, dan 1.330 UMKM perintis ekspor. Selain itu, terdapat 70.000 usaha rakyat lainnya yang saat ini masih dalam tahap inkubasi.

Pemprov—dalam masterplan Jatimnomics yang digagas Soekarwo—memetakan ada 3 permasalahan utama dalam pengembangan UMKM yang bersifat partisipatori, yaitu problema sumber daya manusia (SDM), modal, dan pasar. “Solusi kami bagi UMKM adalah inkubator bisnis melalui kerja sama dengan ITS dan Universitas Brawijaya. Untuk SDM, standardisasi ditingkatkan dengan membangun SMK mini,” katanya.

SMK Mini
Pada 2014, Pemprov Jatim telah membangun 70 SMK mini, yang 40 di antara sekolah-sekolah tersebut adalah SMK murni dan 30 sisanya berasal dari PAPBD 2014. Pada 2015 dan 2016, Jatim menargetkan penambahan masing-masing 100 unit SMK mini.

Dari segi pembiayaan, rasio anggaran pemprov untuk UMKM terhadap PDRB Jatim 2014 mencapai 7,60% atau setara Rp116,99 triliun dari total Rp1.540 triliun. Mulai tahun ini juga ditempatkan modal Rp200 miliar di PT Bank UMKM untuk pembiayaan sektor pertanian.

“Selain itu, Jatim mengembangkan skema bunga murah dan pinjaman kredit. Hingga November 2014, dana bergulir yang disalurkan—baik melalui Bank Jatim maupun BPR Jatim kepada UMKM—mencapai Rp860,19 triliun,” sambung Soekarwo.

Lembaga Keuangan Mikro
Dia menambahkan strategi lain dalam memperkuat permodalan UMKM di Jatim adalah menumbuhkan lembaga keuangan mikro, seperti mengembangkan koperasi wanita. Untuk itu, pemprov telah mengucurkan bantuan permodalam Rp25 juta/koperasi.

Jumlah tenaga kerja yang terserap dari seluruh koperasi di setiap desa di Jatim mencapai 630.360 pekerja, dengan asumsi satu koperasi menampung 20 anggota UMKM yang masing-masing menyerap tiga tenaga kerja. Terkait strategi pemasaran produk UMKM Jatim, Soekarwo membagi klasifikasinya berdasarkan penguasaan pasar dalam negeri dan penetrasi ke negara-negara besar Asia. Adapun, produk yang diunggulkan adalah pertanian dan industri pengolahan.

Dalam hal penguasaan pasar dalam negeri, Jatim memberi kontribusi 27,9% dari total perdagangan domestik. Angka itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi DKI Jakarta sebesar 19%. “Jatim memiliki 26 kantor perwakilan dagang [KPD] di provinsi lain. Tahun lalu, misi perdagangan di provinsi mitra mampu menghasilkan total transaksi senilai Rp84,61 miliar, naik dari capaian Rp27,69 tahun sebelumnya.”

Surplus Perdagangan Antarprovinsi
Dengan adanya KPD tersebut, Jatim mampu meraup surplus perdagangan antarprovinsi lebih dari Rp90 miliar. Total bongkar dari provinsi lain ke Jatim pada 2014 adalah Rp325,55 triliun, sedangkan dari Jatim ke provinsi lain mencapai Rp415,87 triliun.

KPD yang dimiliki Jatim di provinsi lain itu, sambung Soekarwo, juga berfungsi sebagai hub (simpul) perdagangan produk UMKM Jatim ke negara-negara Asean. Dia mencontohkan KPD Manado menjadi distributor produk Jatim ke Filipina.

KPD di Batam, Kepulauan Riau juga menjadi pintu keluar bagi produk UMKM Jatim ke Singapura dan Malaysia. Selanjutnya, Pemprov Jatim akan menjadikan KPD di Kupang sebagai simpul untuk menjangkau Timor Leste dan Darwin, serta Sorong dan Merauke.

“Kami juga membuka perwakilan dagang di Osaka, Jepang; Gyeong Nam, Korea Selatan; Tianjin dan Shanghai di China; Swiss dan Belgia. Dari segi infrastruktur, kami siapkan sistem TI untuk mendukung perdagangan. September nanti kami buka tender untuk itu.”