SOLOPOS.COM - Demo Korban Lapindo (JIBI/SOLOPOS/dotcom)
Lumpur Lapindo membawa duka hingga sembilan tahun lamanya. Kini, Presiden Jokowi kembali ditagih janjinya.
Madiunpos.com, SIDOARJO – Ratusan warga korban lumpur di dalam area peta terdampak kembali melakukan unjuk rasa. Mereka mengingatkan janji Presiden Jokowi yang akan menyelesaikan pembayaran ganti rugi Mei 2015 ini.
Sejak pagi, ratusan warga mayoritas ibu-ibu dari Desa Jatirejo, Siring, Renokenonggo Kecamatan Porong dan Desa Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin berkumpul di bekas SPBU jalan Raya Porong, Kamis (30/1/2015).
Sejak pagi, ratusan warga mayoritas ibu-ibu dari Desa Jatirejo, Siring, Renokenonggo Kecamatan Porong dan Desa Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin berkumpul di bekas SPBU jalan Raya Porong, Kamis (30/1/2015).
Sebuah spanduk berukuran besar bertuliskan Kami Menuntut Janji Bapak Presiden, 9 Tahun Kami Ditelantarkan, Mei 2015 Segera Dibayar Lunas juga dibentangkan di lokasi unjuk rasa.
“Warga korban lumpur yang berada di dalam area peta terdampak menagih janji Bapak Presiden Joko Widodo yang sampai saat ini belum ada kejelasan soal ganti rugi warga korban lumpur,” kata korlap aksi H Mujiono, 52, warga Desa Jatirejo, dalam orasinya.
Menurut Mujiono, Jokowi sebelum menjadi presiden pernah berkunjung menemui warga korban lumpur di atas tanggul penahan lumpur. Di titik 21 Desa Siring, Jokowi menandatangani perjanjian, salah satu isinya akan menyelesaikan permasalahan warga korban lumpur.
“Namun realisasinya sampai saat ini belum ada kejelasan, warga korban lumpur ini sudah 9 tahun menderita. Saya berharap agar bapak Presiden Joko Widodo menepati janjinya yang akan membantu warga korban lumpur yang berada di dalam areal peta terdampak,” ujar Mujiono.
Selain berunjuk rasa, korban lumpur juga mengadakan doa bersama. Setelah doa bersama selesai, rencananya 6 perwakilan korban lumpur Lapindo yang diwakili Mahmudah, Arthan dari Desa Renokenonggo, Ipan, Mujiono, Hasan Basri dari Desa Jatirejo, dan Muripan dari Desa Kedungbendo akan menemui Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Surabaya.
Sementara, korban lumpur yang tidak ikut menemui Gubernur Soekarwo tetap di lokasi sambil menunggu jawaban dan kepastian. Bila nanti tidak ada jawaban pasti soal pembayaran, mereka mengancam akan memblokir jalan raya Porong dan menghentikan aktivitas BPLS di atas tanggul.
Untuk menjaga aksi unjuk rasa ini, ratusan petugas Kepolisian dari Polres Sidoarjo, dan 1 unit mobil water Canon disiagakan di lokasi.