SOLOPOS.COM - Pj Bupati Lumajang Indah Wahyuni menemui perwakilan Asosiasi Pedagang Sapi Lumajang dalam pertemuan di Gedung PKK kabupaten setempat pada Senin (22/1/2024). (ANTARA/HO-Diskominfo Lumajang)
Solopos.com, LUMAJANG — Pemerintah Kabupaten Lumajang melarang sapi impor masuk ke wilayah tersebut. Larangan ini sebagai bentuk respons atas keluhan yang disampaikan pedagang sapi di Lumajang.
Larangan impor sapi itu sesuai dengan aturan yang diterbitkan Penjabat Bupati Lumajang, Indah Amperawati.
“Saya sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang dan Provinsi Jawa Timur, kami tidak pernah mengeluarkan persetujuan sapi impor,” kata Indah, Selasa (23/1/2024).
Dia menuturkan aturan ini muncul menjadi respons atas keluhan perwakilan Asosiasi Pedagang Sapi di Kabupaten Lumajang. Pihaknya juag telah melakukan pertemuan dengan para pedagang.
“Pemerintah daerah tidak pernah mengeluarkan izin untuk sapi impor masuk ke Kabupaten Lumajang. Yang masuk ke Lumajang adalah eks sapi impor dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan itu tidak diperkenankan karena ilegal,” tuturnya yang dikutip dari Antara.
Untuk menyikapi masalah tersebut, Indah mengambil langkah-langkah tegas dengan meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang untuk melakukan pemantauan dan membuat surat edaran yang melarang masuknya sapi eks impor ke wilayah Kabupaten Lumajang.
“Surat edaran tersebut juga akan memuat larangan pemotongan hewan di luar Rumah Potong Hewan [RPH] resmi di Kabupaten Lumajang,” katanya.
Ia menjelaskan Provinsi Jawa Timur memiliki populasi sapi potong terbesar di Indonesia, dengan 27 persen dari total populasi nasional. Oleh karena itu, tidak mungkin ada kebijakan impor sapi untuk wilayah Jawa Timur.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pedagang Sapi Kabupaten Lumajang Supandi mengatakan bahwa penurunan pendapatan para pedagang sapi dalam tiga bulan terakhir akibat maraknya sapi eks impor di kabupaten setempat.
“Kami memohon supaya menertibkan sapi impor di wilayah Lumajang, sapi lokal di Lumajang stoknya sudah mencukupi kebutuhan masyarakat lokal,” ujarnya.
Ia berharap langkah-langkah tegas yang diambil Pemerintah Kabupaten Lumajang dapat menormalkan kembali perdagangan sapi lokal, memberikan keadilan bagi para pedagang, dan mendukung kesejahteraan peternak lokal.