SOLOPOS.COM - Ilustrasi petani membajak sawah. (JIBI/Solopos/Antara/Fikri Yusuf)
Solopos.com, MADIUN — Hasil produksi padi di Kota Madiun tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Kota Madiun.
Oleh karena itu, masyarakat Kota Madiun mengandalkan hasil produksi padi dari daerah lain. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, Muntoro Danardono, menuturkan penyebab kondisi itu.
Baca Juga : Sapi di Kandang Mewah Bak Rumah Manusia Ternyata Untuk Ini
Menurut dia lahan pertanian di Kota Madiun hanya mampu memenuhi kurang dari 50 persen kebutuhan pangan di Kota Madiun. Dia menjelaskan kebutuhan beras masyarakat Kota Madiun mencapai 15.000 ton per tahun. Namun, kata dia, hasil produksi padi di Kota Madiun hanya 7.000 ton.
“Kebutuhan beras kami memang masih dipasok dari kabupaten tetangga, seperti Kabupaten Madiun, Ngawi, Ponorogo. Tapi yang jelas di kota tidak ada kerawanan makanan,” kata Muntoro saat diwawancara Solopos.com, Rabu (18/11/2021).
Muntoro menuturkan Kota Madiun tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakat karena lahan pertanian di Kota Madiun sempit. Selain itu, terjadi alih fungsi lahan pertanian setiap tahun. Kondisi itu menyebabkan hasil panen padi terus merosot setiap tahun.
Baca Juga : Masyarakat Girpasang Hanya Ingin Punya Makam Khusus Bayi, Ini Alasannya
Alih fungsi lahan pertanian, lanjut Muntoro, tidak bisa dihindari terutama di kawasan perkotaan. Untuk itu, pihaknya akan mengonsep lahan pertanian berkelanjutan. Langkah itu diharapkan dapat menghentikan praktik alih fungsi lahan.
Lahan pertanian produktif di Kota Madiun tersisa 900 hektare saja saat ini. “Ini mau bikin perda [peraturan daerah] soal itu. Tapi masih pemetaan dan pembahasan antardinas,” jelasnya.
Baca Juga : Hasil Liga 1 2021-2022: Gol Telat Dimas Drajad Batalkan Pesta PSIS
Dia mengklaim pemkot terus mendukung petani untuk menanam padi. Salah satu bentuk dukungan, yakni alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat kepada petani. Selain itu, pemkot juga menyediakan anggaran bantuan pupuk bersubsidi kepada petani.
“Untuk kebutuhan pupuk subsidi, kami daftarkan 900 hektare. Tapi yang disetujui sekitar 60 persen. Tahun ini, kami juga menganggarkan Rp900 juta untuk bantuan pupuk subsidi bagi petani.”