Kredit Usaha Rakyat (KUR) didesain pemerintah dengan suku bunga di bawah 9%.
Madiunpos.com, MALANG — Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di wilayah kerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang mendesak pemerintah agar memberikan kesempatan untuk dapat menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Pemerintah akan mengucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga kecil, di bawah 9% dengan melibatkan koperasi di Jawa Timur (Jatim) sebagai pnyalurnya. Rencana itu rupanya membuat kalangan BPR juga tergerak turut berperan.
Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Malang Samsul Anam mengatakan saat ini pemerintah sudah memberikan kesempatan pada perusahaan multi finance dan diwacanakan koperasi menjadi penyalur KUR.
“Yang menjadi pertanyaan, mengapa BPR tidak diberikan kesempatan yang sama untuk menyalurkan KUR,” ujarnya di Malang, Selasa (26/1/2016).
Padahal dari sisi aset, ada BPR yang asetnya sudah besar. Begitu pula dari sisi dan ketersediaan teknologi informasi.
Dari sisi nasabah, BPR sebenarnya pas menyalurkan KUR karena nasabah BPR terutama kalangan pengusaha mikro kecil. Kreditnya pun sebagaian besar kredit mikro dan kecil.
Dengan dipercayanya BPR menyalurkan KUR, maka pengembangan usahanya menjadi lebih cepat karena tidak terlalu direpotkan dalam menghimpun dana pihak ke tiga.
Yang lebih menguntungkan lagi, dana KUR termasuk dana murah karena merupakan kredit program. Penjualannya dalam bentuk kredit tidak terlalu repot karena dipatok rendah oleh pemerintah.
“Kalau pemerintah menyatakan bahwa BPR bisa menyalurkan KUR dengan syarat-syarat tertentu, bagi kami sudah melegakan, menggembirakan,” ujarnya.
Dengan begitu, berarti ada iktikad baik dari pemerintah untuk mengembangkan BPR. BPR juga menjadi lebih terpacu untuk dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah untuk menjadi penyalur KUR.
“Kami sudah mengusulkan masalah itu ke pemerintah lewat asosiasi baik di pusat maupun daerah,” ujarnya.
Tidak Gampang
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang Indra Krisna mengatakan untuk menjadi penyalur KUR tidak gampang. Bahkan bank umum yang infrstruktur dan sumber daya manusia (SDM)-nya sebagian besar sudah baik, tidak semuanya ditunjuk pemerintah menjadi penyalur KUR.
OJK tengah mengevaluasi beberapa bank umum dan bank pembangunan daerah untuk menjadi untuk dapat menjadi penyalur KUR.
Pertimbangan bank maupun lembaga keuangan lainnya ditunjuk menjadi penyalur KUR terutama dari sisi besaran kinerja, aset, SDM, infrastrutkur teknologi informasi, dan kantor-kantor layanan.
Kantor layanan menjadi penting karena sasaran KUR juga pengusaha-pengusaha mikro kecil menengah di daerah pinggiran sehingga akses bank harus mendekati mereka.
“Keputusan bank atau lembaga jasa keuangan yang mana dipilih menjadi penyalur KUR ada pemerintah, namun biasanya meminta masukan dari OJK sebagai regulator dan pengawas lembaga jasa keuangan,” ujarnya.
Dari sisi aset, ada beberapa BPR yang mempunyai aset besar, namun belum tentu siap dari teknologi informasi, SDM, maupun perkantorannya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
