SOLOPOS.COM - Wali Kota Madiun, Maidi (kiri), bersalaman dengan Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Harry Purwaka, Rabu (29/1/2020). (Istimewa/Pemkot Madiun)
Solopos.com, SIDOARJO -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur mengapresiasi Pemerintah Kota Madiun yang telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 secara cepat.
Pemkot Madiun tercatat menjadi kota/kabupaten yang tercepat di Jawa Timur dalam penyerahan LKPD. Pemkot Madiun juga tercatat sebagai pemerintah daerah tercepat kelima secara nasional dalam hal penyerahan LKPD ini.
Apresiasi tersebut secara langsung diberikan Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Harry Purwaka, saat penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Rabu (29/1/2020).
"Kalau dulu pemerintah daerah biasanya baru menyerahkan laporan di bulan kedua bahkan ketiga. Luar biasa untuk Kota Madiun yang sudah menyerahkan di bulan Januari," kata Harry.
"Kalau dulu pemerintah daerah biasanya baru menyerahkan laporan di bulan kedua bahkan ketiga. Luar biasa untuk Kota Madiun yang sudah menyerahkan di bulan Januari," kata Harry.
Dia menyampaikan sangat mengapresiasi keberhasilan Pemkot Madiun dalam menyusun dan menyelesaikan LKPD 2019. Laporan keuangan ini hanya dapat diselesaikan kurang lebih dari sebulan.
Hal itu memantik semangat bagi timnya untuk makukan hal serupa. Karena setelah ada laporan keuangan ini, timnya yang akan melakukan proses audit atas laporan yang telah disusun itu.
‘’Sejak diserahkan ini, kami memiliki kewajiban untuk menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan [LHP] maksimal 60 hari mulai besok. Kami mohon kerja sama dan bantuan dari Pemkot Madiun agar pelaksanaan audit juga bisa berjalan lancar dan cepat seperti penyusunan laporan yang dilakukan Pemkot Madiun,’’ ujar Harry.
Wali Kota Madiun, Maidi, mengaku menginstruksikan kepada seluruh OPD untuk cepat dan tepat dalam melaksanakan tugas. Termasuk tim yang tergabung dalam penyusunan LKPD itu.
Meski dikerjakan kurang dari sebulan, Maidi memastikan penyusunan LKPD itu tetap serius dan dilakukan secara teliti.
Selain mempercepat penyusunan LKPD, dia juga menginstruksikan mengerjakan pembangunan pada 2020 secara cepat. Diharapkan pembangunan secara cepat bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
‘’Semua kegiatan di Kota Madiun di bawah Kepemimpinan saya, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Semua harus sesuai aturan. Setiap OPD harus mengedepankan itu,’’ ujarnya.
Terkait permintaan BPK, Wali Kota menyebut akan membantu dan kooperatif selama proses audit. Hal itu dilakukan semata-mata agar proses berjalan lancar dan cepat.
‘’Setiap OPD yang diperiksa BPK sudah saya instruksikan untuk membantu apa saja berkas-berkas yang diperlukan saat audit. Itu wajib dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Ini sesuai dengan salah satu visi misi kami, Madiun Kota Terbuka,’’ kata dia. (Adv)