Madiunpos.com, SURABAYA – Penaikan upah minimum karyawan yang tidak menentu setiap tahun dinilai sebagai sinyal negatif bagi investor untuk menanamkan modalnya di dalam negeri.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Direktur Eksekutif Regional Economic Development Institute (REDI), Indra Nur Fauzi mengatakan masalah upah minimum kota/kabupaten (UMK) tersebut harus segera dipikirkan pemerintah dalam jangka panjang.
“Sebenarnya keunggulan di sini adalah tenaga kerja dengan upah murah sehingga menjadi daya tarik investor tetapi bukan berarti tidak mensejahterakan. Hanya saja perlu penataan yang lebih baik. Kalau langsung dinaikkan tinggi upahnya, kita akan kehilangan kesempatan,” jelasnya kepada Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI), Minggu (9/8/2015).
Dengan adanya sinyal yang negatif tersebut, investor berpikir ulang untuk berinvestasi, apalagi daya beli masyarakat juga turun.
Pemerintah, lanjut Indra, perlu mengoptimalkan pasar domestik untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi mengingat jumlah penduduk di Indonesia, terutama di Jawa Timur juga cukup besar yang mencapai 38 juta jiwa.
“Untuk jangka panjang, pemerintah harus mendorong ekonomi produktif, misalnya mendorong ekonomi produkif di Indonesia timur yang selama ini hanya ditopang oleh komoditas, sementara harga komoditasnya turun,” ujarnya.
Selain mempertimbangkan penaikan upah karyawan setiap tahun, kata Indra, pemerintah daerah juga perlu melakukan efisiensi perizinan-perizinan investasi serta segala pungutan yang tidak perlu.
“Dengan kebijakan yang kondusif, sinyal negatif akan berkurang, orang mau berinvestasi, tercipta lapangan kerja, lalu daya beli meningkat, bahkan menghasilkan produk berdaya saing,” imbuh Indra.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
