SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto)
Saat ini ada 7 juta WNI yang belum melakukan perekaman e-KTP.
Madiunpos.com, MADIUN — Hingga kini masih ada 7 juta warga negara Indonesia (WNI) yang belum merekam data untuk Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan akhir tahun 2017 seluruh WNI sudah melakukan perekaman e-KTP.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrullah mengatakan ada 7 juta WNI yang belum melakukan perekaman e-KTP. Namun, ada sebagian di antaranya yang berada di luar negeri dan tidak melapor sehingga petugaa kesulitan melakukan pendataan.
Untuk saat ini, WNI yang berada di luar negeri baik yang bekerja maupun belajar akan disisihkan terlebih dahulu. Sedangkan WNI yang ada di Tanah Air diminta segera melakukan perekaman.
“Kami targetkan akhir tahun ini sudah selesai perekaman. Kalau gak ya perekamannya gak akan selesai,” kata dia saat mengikuti acara di Kota Madiun, Kamis (16/11/2017).
Zudan meminta petugas kependudukan dan catatan sipil di setiap daerah melakukan sistem jemput bola. Ketika ada warga belum merekam data e-KTP, petugas mendatangi rumah mereka dan melakukan perekaman.
Dia mencontohkan semisal ada SMA yang gurunya belum melakukan perekaman dan kemudian melaporkan hal itu, petugas akan mendatangi dan melakukan perekaman.
Mengenai ketersediaan blanko e-KTP, kata dia, saat ini di kementerian ada sekitar 940.000 keping. Dia memastikan kebutuhan blanko e-KTP akan terpenuhi.
Lebih lanjut, dia menyampaikan saat ini masih ada 1,9 juta data ganda. Data ganda ini tidak akan bisa dicetak kecuali yang bersangkutan melakukan penghapusan data di salah satu wilayah.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Madiun, Nono Djatikusumo, mengatakan sampai saat ini ada sekitar 3.000 warga Kota Madiun yang belum melakukan perekaman e-KTP. Untuk ketersediaan blanko sampai saat ini ada sekitar 4.000 lembar.
Mengenai data ganda, kata Nono, saat ini ada sekitar 5.000 warga yang melakukan perekaman data ganda. Untuk itu, pihaknya akan memanggil warga yang bersangkutan untuk memilih akan tinggal di mana.
“Warga yang bersangkutan juga diminta untuk membuat surat pernyataan untuk memilih,” ujar Nono.