SOLOPOS.COM - Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf (JIBI/Solopos/Antara/Saiful Arif)
Kekerasan anak harus dicegah semua pihak, termasuk pemerintah.
Madiunpos.com, SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) bertekad membentuk satuan tugas (satgas) perlindungan anak sebagai bentuk kepedulian sekaligus pencegahan terhadap kekerasan pada anak dan perempuan.
Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf menyatakan keinginan Jatim bisa menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memiliki institusi perlindungan anak dan perempuan demi mencegah kekerasan terhadap kalangan itu. Menurut dia, Pemprov Jatim akan membuat nota kesepakatan dengan aparat penegak hukum, seperti Polda Jatim, Kodam V/Brawijaya, dan pemerintah kabupaten atau kota di Jatim,
“Gubernur Jatim Soekarwo sudah setuju untuk pembentukan satgas. Nanti satgas ini harus ada sampai di tingkat terkecil dalam pemerintahan, yaitu RT/RW,” kata Gus Ipul—sapaan akrab Saifullah Yusuf—kepada wartawan seperti diberitakan Kantor Berita Antara, Kamis (20/8/2015).
Saifullah Yusuf mengatakan kekerasan tergadap anak dan perempuan, pornografi, meningkatnya pengguna narkoba, serta tingginya angka perceraian dalam rumah tangga menjadi masalah yang perlu diwaspadai. Menurut dia, satgas perlindungabn anak bertugas untuk berbagai masalah itu.
“Laporan yang saya terima, setiap hari minimal ada satu laporan di satu Polres. Berarti tiap hari minimal ada 38 kasus kekerasan yang dialami anak,” kata Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf.
Saifullah Yusuf menilai masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dan pelecehaan seksual terhadap anak membuat masalah menjadi kerap terulang. Dia mengusulkan dilakukan revisi undang-undang. Menurut Saifullah Yusuf, tidak ada gunannya perekonomian tumbuh bagus, namun masih banyak anak-anak perempuan menjadi korban kekerasan.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP&PA), Yohana Susana Yambise, mengatakan kasus kekerasan anak di Indonesia semakin meningkat setiap tahun, tapi dana penanganan masalah tersebut masih sangat minim. Minimnya dana, lanjut dia, kinerja Kementerian PP&PA tidak bisa maksimal.
“Akibatnya, kinerja kami tidak bisa maksimal [dalam melakukan upaya pelindungan anak], padahal peningkatan kasus kekerasan sebesar 10% dari tahun sebelumnya,” kata Yohana Susana Yambise saat berbicara dalam Kongres I Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender Indonesia (ASWGI) di Surabaya, Kamis. (Irawan Sapto Adhi/JIBI/Madiunpos.com)