SOLOPOS.COM - Panorama kawasan bisnis Surabaya di malam hari. (Istimewa/wikiwand.com)
Kebijakan Ekonomi Presiden Jokowi disebut Hiperhu tak bakal berpengaruh signifikan.
Madiunpos.com, SURABAYA — Himpunan Pengusaha Rekreasi Hiburan Umum (Hiperhu) Surabaya menilai paket kebijakan ekonomi VI pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait industri pariwisata tentang pemberian insentif pajak hiburan 50%-100% yang dikeluarkan pemerintah tidak akan terlalu berpengaruh secara signifikan.
Ketua Hiperhu Surabaya, George Handiwiyanto mengatakan selama ini pajak hiburan tersebut memang ditanggung oleh dunia usaha lantaran untuk menekan biaya hiburan dan menarik pengunjung untuk datang. Meski mendapat insentif pajak sesuai paket kebijakan ekonomi VI pemerintah Presiden Jokowi, tetapi jika tempat hiburan tidak kondusif maka dapat menimbulkan ketidaknyamanan pengunjung.
“Insentif itu sebetulnya sangat membantu dunia usaha tetapi jika sebuah tempat hiburan tidak kondusif, maka pengunjung tidak akan datang,” katanya saat dihubungi Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI) di Surabaya terkait paket kebijakan ekonomi VI pemerintah Presiden Jokowi, Jumat (6/11/2015).
Dia mencontohkan, sejumlah instansi terkait yang kerap melakukan razia di tempat-tempat hiburan kebanyakan secara terang-terangan. Misalnya kendaraan dinas secara berjajar berhenti dan menunggu di depan tempat hiburan, khususnya hiburan malam.
“Bukan pengusaha hiburan melarang, tetapi kami minta supaya razia dilakukan secara tertutup. Kebanyakan yang terjadi pengunjung tidak jadi datang ke tempat hiburan lantaran takut dan tidak nyaman,” ujarnya.
Dia menambahkan, pengunjung tempat hiburan bukan hanya wisatawan yang datang berlibur. Khusus di Surabaya yang memiliki sektor bisnis meeting, insentive, convention, and exhibition (MICE) juga kerap kedatangan tamu bisnis dan membutuhkan hiburan ketika malam hari.
“Nah ini yang kurang disadari, bahwa masalah kondusifitas ini penting karena menyangkut banyak sektor baik hiburan, hotel, dan bisnis lainnya,” imbuh George terkait paket kebijakan ekonomi VI pemerintah Presiden Jokowi.