Solopos.com, MADIUN – Priyono masih mengingat dengan jelas peristiwa tragis yang menimpanya pada 2015 silam. Kejadian kecelakaan itu membuatnya kini harus hidup lumpuh dan beraktivitas dengan kursi roda.
Warga Desa Kepel, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, itu mengalami kecelakaan jatuh dari pohon setinggi 9 meter di hutan lereng Gunung Wilis. Waktu itu, Priyono sedang mencari kayu bakar untuk memasak di rumah.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Ditemui di rumahnya di RT 004/RW 003, Desa Kepel, Minggu (13/8/2023) siang, pria berusia 33 tahun itu bercerita, sebelum mencari kayu bakar dirinya usai pulang dari bekerja sebagai tukang dekor acara pernikahan pada sore hari.
Setelah sampai rumah, pria itu kemudian mencari kayu bakar di hutan kawasan Gunung Wilis. Hutan tempatnya mencari kayu tidak jauh dari rumah Priyono.
“Saya mencari kayu bakar untuk kebutuhan memasak ibu. Saya biasa mencari kayu bakar di hutan,” kata dia sambil membenahi posisi duduknya di kursi roda.
Dalam mencari kayu bakar, ia biasanya mengambil dahan pohon yang sudah mati dan mengering. Pada waktu itu, dia hendak mengambil dahan yang ada di ketinggian sekitar 9 meter.
Naik dengan pelan-pelan, sesampainya di atas pohon, ia langsung mengeluarkan parang. Baru sekali tebasan, dahan itu sudah rontok dan ia pun terjatuh.
Priyono jatuh dari ketinggian 9 meter. Posisi jatuh itu membuat tulang ekornya patah. Saat kejadian, ia hanya sendirian di hutan dan kondisi sedang gerimis.
Ia terus berteriak meminta tolong dan mengerang kesakitan. Namun, tak ada yang datang menolong. Baru sekitar dua jam usai kejadian, ada seorang warga yang datang menolongnya.
“Saya baru ditemukan itu mau Maghrib. Saya teriak-teriak. Karena sangat sakit,” ujarnya.
Setelah dievakuasi ke rumah, Priyono pun dibawa ke pengobatan alternatif sangkal putung di Kabupaten Ngawi. Beberapa waktu dirawat di tempat itu, bukannya sembuh, malah tambah parah.
Akibat cedera parah di bagian tulang ekor yang tak cepat tertangani, kondisinya pun semakin memburuk. Kedua kakinya saat itu menjadi lumpuh dan tidak bisa bergerak.
Ia baru dibawa ke RSUD dr. Soedono Madiun empat bulan pascapulang dari sangkal putung. Waktu itu kondisinya sudah benar-benar memburuk. Karena bukan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, ia pun dirawat sebagai pasien umum.
Kondisi itu membuat biaya pengobatannya membengkak, bahkan ibunya sampai menjual sebagian tanah untuk membayar rumah sakit dan kebutuhan hidup.
Priyono sebelumnya menjadi tulang punggung keluarga dan hidup bersama ibu dan satu orang adik. Kecelakaan itu membuat keluarga tersebut kehilangan satu-satunya tulang punggung dan membuat ibunya yang sudah renta harus kembali bekerja.
Kedua kakinya benar-benar sudah tidak berfungsi. Bahkan sudah membengkak dan terkadang mengeluarkan bau tak sedap. Kondisi itu diperparah dengan kencing batu yang dialaminya. Ia harus rutin mengganti kateter yang digunakan untuk menampung urine.
Pada suatu titik, Priyono mengaku sudah pasrah dengan kondisinya sekarang. “Saya saat ini hanya bisa pasrah dan bersabar. Dan semoga ada keajaiban yang bisa membuat saya bisa sembuh dan beraktivitas lagi,” kata dia.
Kondisi keuangan keluarga yang semakin menipis membuatnya pada satu waktu ingin menghentikan seluruh proses pengobatan. Karena selain untuk berobat membutuhkan biaya tak sedikit, perjalanan dari rumahnya ke rumah sakit yang ada di Kota Madiun juga membutuhkan ongkos yang cukup banyak. Rumah Priyono berada di lereng Gunung Wilis yang lokasinya cukup curam dan jauh dari akses jalan raya.
Peserta JKN-KIS
Hingga 2021, ia pun didaftarkan sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Setelah menjadi peserta KIS yang iurannya ditanggung pemerintah, Priyono pun waktu itu rutin kontrol di rumah sakit.
Dia mengaku tidak sulit untuk mendapatkan layanan kesehatan menggunakan KIS di rumah sakit. Setiap dua pekan sekali, ia harus melakukan kontrol untuk mengetahui kondisi kesehatannya di Rumah Sakit Islam (RSI) Siti Aisyah Madiun.
Sedangkan untuk kebutuhan transportasi menuju rumahnya ke RSI, ada kelompok sukarelawan yang memfasilitasi mobil untuk membawa Priyono.
Priyono mengaku bersyukur setelah menjadi peserta JKN-KIS. Ia tidak perlu risau memikirkan biaya pengobatan. Apalagi, ia harus rutin kontrol ke rumah sakit.
“Saya tidak bisa membayangkan kalau tidak menggunakan KIS. Karena sebelum menjadi peserta KIS, keluarga sampai jual tanah,” ujarnya.
Bagi dia, dengan mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai akan membantu proses kesembuhannya. Ia terus menjaga semangat optimistis untuk sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala.
Pemberian jaminan kesehatan kepada warga kurang mampu menjadi upaya yang terus dilakukan pemerintah, termasuk Pemkab Madiun. Priyono menjadi salah satu contoh jaminan kesehatan sangat penting dan dibutuhkan.
Madiun Ditetapkan UHC
Pada Agustus 2023, Kabupaten Madiun menjadi daerah yang berstatus Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS Kesehatan. UHC ini merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Agung Tri Widodo, mengatakan saat ini jumlah warga Madiun yang terkaver BPJS Kesehatan mencapai 96,29% dari total penduduk. Setiap tahun, pemkab mengeluarkan anggaran Rp4 miliar untuk membayar iuran BPJS Kesehatan.
Menurut Agung, status UHC ini penting supaya saat ada warga yang membutuhkan penanganan layanan medis dan belum terdaftar sebagai peserta JKN bisa langsung terlayani.
Untuk menjangkau warga yang tinggal di kawasan hutan maupun lereng gunung, ada tim di setiap desa yang melakukan pendataan. Setelah dilakukan verifikasi data, hanya membutuhkan waktu sekitar satu jam hingga warga tersebut bisa mengakses JKN-KIS.
“Kami bersama Dinas Sosial punya tim di desa. Tim ini yang akan melakukan verifikasi data. Karena memang wilayah Madiun ini luas, jadi perlu tim yang turun di setiap desa,” jelasnya, Senin (28/8/2023).
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Madiun, Henri Army Iriawan, menyampaikan BPJS Kesehatan akan memberikan jaminan kesehatan kepada peserta hingga sembuh.
Seperti kasus Priyono yang harus rutin kontrol ke rumah sakit setiap dua pekan sekali. BPJS mengkaver seluruh biaya perawatan hingga pasien sembuh.
“Seperti pasien HD [Hemodialisa] itu sudah dipastikan tidak bisa [sembuh]. Tetapi kami menjamin proses cuci darahnya. Yang terpenting kepesertaannya aktif,” kata dia, Rabu (16/8/2023).
Henri menyampaikan saat ini jumlah warga Madiun yang terkaver BPJS Kesehatan sebanyak 96,29% atau 570.775 orang.
Dari data itu, sebanyak 314.829 orang adalah peserta penerima bantuan iuran (PBI) dari pemerintah pusat, 180.210 orang merupakan peserta PBI dari pemerintah daerah, dan sebanyak 75.736 orang merupakan peserta mandiri.
Lantaran Kabupaten Madiun sudah memperoleh status UHC non cut off, kata dia, sehingga warga yang baru mendaftar bisa langsung memanfaatkan KIS, tanpa harus menunggu. Sedangkan untuk daerah yang belum berstatus UHC tidak bisa demikian. Semisal hari ini mendaftar, maka bulan berikutnya baru bisa aktif.
“Salah satu manfaat yang diterima ketika daerah sudah UHC adalah masyarakat yang baru mendaftar JKN bisa langsung memanfaatkannya. Sehingga saat ada masyarakat yang membutuhkan kemudian mendaftar, maka kartunya langsung aktif dan bisa digunakan,” jelas dia.
Jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Madiun memang terus meningkat setiap tahun. Hal ini karena ada upaya aktif dari pemerintah daerah setempat untuk memberikan jaminan kesehatan kepada warganya.
Dari total 96,29% warga di Madiun yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, sebanyak 42% merupakan peserta PBI dari pemerintah pusat, 24% peserta PBI yang dibiayai pemerintah kabupaten, 18% pekerja penerima upah (PPU), 10% peserta mandiri, dan 3% peserta dari pekerja bukan penerima upah (BP).
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
