INFLASI JATIM : Jatim Catatkan Rekor Inflasi Terburuk, Kebijakan Pusat Pemicunya...

Inflasi Jatim mencatatkan rekor terburuk akibat ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Madiunpos.com, SURABAYA — Jawa Timur mengukuhkan posisinya sebagai provinsi yang tidak berdaya menjinakkan inflasi akibat administered price di Indonesia. Kenyataan itu tercermin dari rekor tertinggi indeks harga konsumen April sejak 2008 akibat dua kebijakan pemerintah pusat.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim melaporkan inflasi Jatim menembus 0,39% pada April 2015 lalu. Angka itu di atas rerata nasional yang ada pada level 0,36%.

Inflasi tahun kalender Jatim mencapai 0,37%, di tengah tren deflasi pada tingkat kumulatif nasional. Otoritas statistik menganalisis pemicu inflasi Jatim selain pengaruh dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 28 Maret 2015 disebabkan oleh kebijakan penaikan tarif angkutan kereta api (KA).

Dipicu Tarif KA
Kepala BPS Jatim Sairi Hisbullah menegaskan kenaikan tarif KA adalah faktor determinan tingginya inflasi Jatim pada April. Menurutnya, inflasi pada tingkat nasional lebih rendah karena mengambil rerata dampak kebijaka itu di seluruh Nusantara.

“Padahal, yang punya jalur kereta api hanya Jawa dan sebagian kecil Sumatra. Otomatis, penaikan tarif KA ini tidak memengaruhi mayoritas provinsi lain. Sementara itu, Jatim adalah provinsi dengan intensitas penggunaan KA tertinggi di Indonesia,” jelasnya, Senin (4/5/2015).

Dibandingkan dengan DKI Jakarta, kata Sairi, kebijakan penaikan tarif KA hanya memberi dampak inflasi pada rute antarprovinsi. Sebaliknya, di Jatim pengaruhnya juga dirasakan oleh rute intraprovinsi.

Dia pun menyebut intensitas pengguna KA di Stasiun Gubeng dan Pasar Turi adalah yang terpadat untuk jalur inraprovinsi di Jawa. Faktor itulah yang memicu tingginya inflasi Surabaya, yang tercatat makin memburuk dari bulan ke bulan.

Kenaikan tarif transportasi memberi andil inflasi sebesar 0,46% pada bulan keempat di Jatim. Padahal, di tingkat nasional komponen transportasi justru memberi andil deflasi -3,06%. Secara spesifik, kenaikan tarif KA menyumbang inflasi sebesar 0,13% di Jatim.

Aturan Pemerintah Pusat
Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jatim Suko Wardoyo menjabarkan faktor inflasi Jatim memang hampir selalu didominasi oleh penyesuaian harga yang diatur pemerintah (administered price), yang tak terjangkau Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Suko—yang bulan lalu dengan tepat memprediksi inflasi April Jatim bakal di atas 0,31% dipicu tarif angkutan darat—menjelaskan kondisi tersebut tidak dijumpai di provinsi lain, yang mayoritas kenaikan harga konsumennya lebih dipengaruhi oleh volatile foods.

“Selama itu bukan dikendalikan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kota, [TPID] hanya bisa mengimbau kepada pemerintah pusat bahwa kebijakan yang ditempuh dengan menaikkan harga akan memberikan dampak kepada inflasi di Jatim, khususnya di Surabaya.”

Selaku ibu kota provinsi, sambungnya, Surabaya memiliki faktor pemicu inflasi yang berbeda dari daerah lain. Inflasi Surabaya pada April menembus 0,41%, naik dari bulan sebelumnya pada level 0,36% dan kedua tertinggi setelah Malang pada level 0,49%.

“Jadi itu yang menyebabkan inflasi Jatim tinggi, walaupun tekanan volatile foods sudah menurun karena musim panen padi sudah dimulai. Namun, setelah kami timbang, dampak administered price tetap akan lebih besar, sehingga inflasi April cukup tinggi.”

Tertolong Beras
Di satu sisi, BPS Jatim mencatat inflasi April yang sudah tinggi itu sebenarnya berpotensi menembus lebih dari 0,50% jika saja tidak ditahan oleh deflasi bahan makanan. Komponen tersebut memberi andil -0,20% terhadap harga konsumen di provinsi itu.

Beras memberi sumbangsih deflasi sebesar -0,29%, atau yang terbesar dibandingkan komoditas lain. Menurut kalkulasi BPS, seandainya inflasi bahan makanan bertengger pada level 0% saja, dapat dipastikan IHK Jatim menembus antara 0,50%-0,60% pada April.

“Jatim tertolong beras, yang adalah komponen IHK tertinggi. Deflasi bahan makanan di Jatim bahkan lebih dalam dari level nasional -0,15%. Ini menunjukkan pengendalian volatile foods di Jatim lebih sukses dibanding rerata nasional,” kata Kabid Statistik dan Distribusi BPS Jatim Satriyo Wibowo.

Bagaimanapun, Satriyo menyoroti peran deflasi harga beras dalam menahan laju inflasi Jatim berbanding lurus dengan makin terpuruknya nilai tukar petani (NTP) pada level 102,82 alias turun 1,44% dari bulan sebelumnya.

GKG Melorot
Indeks harga yang diterima petani Jatim adalah 121,89, sedangkan indeks harga yang dibayarkan hanya  118,55. Faktor utama penurunan NTP Jatim pada April adalah harga gabah kering giling (GKG) yang melorot 5,02% saat panen raya.

Bahkan, Jatim menorehkan harga terendah di Indonesia untuk gabah kering panen (GKP) di tingkat petani, yaitu senilai Rp3.000/kg. Angka itu jauh di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) senilai Rp3,700/kg.

“Ini sebenarnya bukan masalah kegagalan pemerintah provinsi dalam menyejahterakan petani, tapi lebih kepada efek kebijakan pemerintah pusat. Mungkin yang bisa dilakukan pemprov adalah memberi bantuan seperti alat pengering, sehingga petani tidak langsung melepas gabahnya saat kelimpahan produksi agar harga yang diterima dapat lebih baik.”

Perkembangan IHK Jatim April

Sumber: BPS Jatim, 2015