INFLASI JATIM : Alami Inflasi Tertinggi, Surabaya Perlu Tim Pengendali Inflasi Daerah?

Inflasi Jatim mencatatkan 0.48% inflasi Surabaya sebagai penyumbang rata-rata terbesar.

Madiunpos.com, SURABAYA — Kota Surabaya—yang hingga kini masih bertahan tanpa tim pengendali inflasi daerah (TPID)—mencatatkan angka inflasi tertinggi se-Jawa Timur pada Agustus 2015. Sudah waktunyakah ibu kota Jawa Timur itu membentuk TPID sebagaimana 38 kabupaten dan kota lain di Jatim?

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Inflasi Kota Surabaya pada Agustus 2015 menyentuh 0,48%. Padahal pada bulan sebelumnya, Kota Pahlawan sempat menorehkan prestasi dengan mencetak angka inflasi 0,38%, terendah dibandingkan tujuh kota atau kabupaten pantauan lainnya di Jawa Timur dalam tiga bulan terakhir.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur mencatat inflasi ibu kota Jawa Timur itu pada Juni 2015 berada di titik 0,54%, Mei 0,39% dan April 0,41%. Bahkan, inflasi pernah tembus 2,23% pada Desember 2014.

Kendati demikian, pada bulan pascalebaran 2015 ini, kenaikan inflasi di Surabaya belum dapat ditekan lagi. Kenaikan dipacu oleh meroketnya harga pangan yang masuk kategori volatile food seperti beras dan ayam ras, termasuk turunannya seperti lauk, soto, dan sate. Selain itu, biaya pendidikan juga menjadi faktor penyumbang mengingat bulan ini merupakan periode masuk sekolah.

BI Sarankan TPID
Atas dasar itulah, sejumlah pihak berharap Pemerintah Kota Surabaya segera membentuk TPID. Pasalnya, hingga saat ini Ibu Kota Provinsi  Jawa Timur merupakan satu-satunya wilayah yang belum memiliki TPID, dari total 38 TPID yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jatim.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jatim Benny Siswanto mengatakan Surabaya sudah saatnya  membentuk TPID sendiri. Hal itu disebabkan monitor pengendalian harga  yang efektif di tingkat provinsi membutuhkan koordinasi dari seluruh TPID kabupaten/kota.

“Surabaya biasanya memegang rekor inflasi tertinggi di Jawa Timur karena perputaran uang yang paling banyak di ibu kota karena didukung demand yang besar pula,” katanya, Selasa (1/9)

Hal tersebut juga diutarakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Akhmad Sukardi bahwa Surabaya mengemban amanah sebagai kota sentral dan basis konsumsi Jawa Timur. Ia mengklaim telah berulang kali mengimbau Pemkot Surabaya untuk membentuk TPID-nya.  Namun imbauan tersebut hingga kini belum diekskusi.

“Masih belum ada TPID nya sampai sekarang,” katanya melalui pesan singkat, Senin (1/9).

Pemprov khawatir apabila TPID tidak segera dibentuk maka akan memperburuk inflasi di bulan-bulan berikutnya.

BI Targetkan TPID
Sebelumnya, Bank Indonesia Perwakilan Jatim dan Pemprov Jatim tengah menyusun roadmap inflasi TPID dengan target 3% plus minus 0,5% pada 2024. Namun, roadmap tersebut hanya bisa dicapai bila seluruh daerah memiliki TPID yang koordinasinya paralel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menelisik data BPS, inflasi Surabaya sebesar 0,48% berada di atas level inflasi Jawa Timur yang bertengger di 0,36%. Padahal kota dan kabupaten lainnya mencatatkan inflasi di bawah rerata Jatim, seperti Kabupaten Banyuwangi 0,35%, Kabupaten Jember 0,31%, Kota Malang 0,28% dan Kota Madiun 0,08%. Adapun inflasi terendah dialami oleh Kabupaten Sumenep, Kota Kediri dan Kota Probolinggo dengan inflasi masing-masing 0,02%.