SOLOPOS.COM - Ilustrasi aktivitas pekerja industri mebel (Sunaryo Haryo Bayu/JIBI/Solopos)
Industri mebel Jatim terancam kehilangan pasar ekspor ke Amerika Serikat. Ketatnya perizinan ekspor bahan baku yang diterapkan pemerintah pemicunya.
Madiunpos.com, SURABAYA — Industri mebel di Jawa Timur tahun 2015 ini terancam kehilangan pasar ekspor Amerika Serikat (AS) hingga US$800.000/bulan akibat terkendala perizinan impor bahan baku penunjang berupa kulit matang atau olahan.
Ketua Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI) Jawa Timur Nur Cahyudi mengatakan kendala perizinan tersebut dialami beberapa perusahaan mebel berorientasi ekspor di Jawa Timur, salah satunya di industri mebel di Mojosari, Mojokerto. “Bahan baku kulit yang didatangkan dari Amerika itu masih tertahan di balai karantina Cengkareng. Menurut petugas karantina, pengusaha harus menyertakan izin gudang penyimpanan, padahal itu kulit matang yang sudah diproses dan jumlahnya pun cuma 7 lembar,” jelasnya Minggu (22/3/2015).
Dia menjelaskan tujuh lembar kulit berukuran 400 square feet tersebut merupakan bahan baku yang akan digunakan untuk produksi barang mebel contoh. Setelah mebel contoh itu jadi, pengusaha lalu mengirimkan produk contoh tersebut ke negara tujuan, yakni Amerika.
Dia menjelaskan tujuh lembar kulit berukuran 400 square feet tersebut merupakan bahan baku yang akan digunakan untuk produksi barang mebel contoh. Setelah mebel contoh itu jadi, pengusaha lalu mengirimkan produk contoh tersebut ke negara tujuan, yakni Amerika.
“Sebelum buyer melakukan kontrak pemesanan, mereka terlebih dahulu minta dibuatkan contohnya. Bahkan pihak buyer lah yang membiayai pengiriman bahan contoh dengan menggunakan Fedex. Ini bukti keseriusan buyer asing,” katanya.
Adapun potensi kehilangan pasar ekspor tersebut terhitung berdasarkan jumlah order dari Amerika sebanyak 40 kontainer per bulan. Setiap kontainer memiliki nilai ekspor sekitar US$20.000.
“Dalam peraturan karantina seharusnya hanya kulit yang masih mentah dan belum diproses yang harus memilik izin gudang karena untuk melindungi negara kita dari penyakit mulut dan kuku (PMK). Hal ini sudah kami konfirmasikan ke Balai Karantina Jatim, katanya tidak perlu izin gudang karena sebelum impor semua dokumen sudah dilengkapi,” jelasnya.
Johanes menambahkan pengusaha mebel khawatir jika terjadi keterlambatan produksi barang contoh, bisa berakibat pada pembatalan buyer untuk membeli mebel dari Indonesia. Bahkan bisa berakibat pada tenaga kerja mebel yang diperkirakan menyerap sekitar 800 orang.
“Bila ini pembatalan terjadi, maka target ekspor mebel yang dicanangkan Presiden Joko Widodo bisa tak tercapai. Padahal pemerintah pernah menyatakan jangan ada hambatan untuk industri padat karya yang berorientasi ekspor,” imbuhnya.
Sebelumnya, industri mebel Jatim sempat kehilangan order senilai US$40 juta pada awal 2015 akibat buyer Amerika Serikat dan Eropa mengalihkan order ke Vietnam yang memiliki harga produk lebih rendah.
Dia menambahkan kendala-kendala izin tersebut bisa menghambat program peningkatan ekspor pemerintah yang ditargetkan mencapai US$5 miliar per tahun dalam 5 tahun ke depan. Pada 2014, ekspor barang mebel dan kerajinan secara nasional masih tercapai US$2 miliar.
Karantina Bela Diri
Sementara itu, terpisah, Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya Eliza Suryati Rusli mengatakan petugas karantina memang berhak untuk memeriksa barang impor dari tanaman maupun hewan. Hanya saja, selama ini yang dilakukan yakni terhadap kontainer atau berjumlah besar dan barang tersebut dipastikan aman.
“Sesuai ketentuan, barang tersebut harus diperiksa oleh petugas karantina dan harus punya izin gudang. Jika sudah memenuhi kelengkapan dokumen impor maka langsung dilepas. Namun kami belum tahu pasti yang terjadi di Cengkareng,” katanya.