SOLOPOS.COM - Ilustrasi tempat pembuangan akhir sampah (JIBI/Solopos/Dok.)
Indonesia Bebas Sampah 2020 disosialisasikan melalui Dialog Nasional Pengelolaan Sampah di Surabaya.
Madiunpos.com, SURABAYA — Pemerintah menargetkan pengelolaan sampah di tempat pembuangan sementara (TPS) dengan metode 3R (reduce, reuse, dan recycle) bisa terealisasi hingga 20% pada 2019 seiring dengan pencanangan program Indonesia Bebas Sampah 2020.
Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tuti Hendrawati, mengungkapkan pengelolaan sampah dengan metode TPS 3R tersebut saat ini masih sangat kecil, yakni 7%, dan itu dilakukan di 28 kota metropolitan dan kota besar baru.
“Persoalan sampah ini ke depan bakal semakin berat karena penduduknya bertambah dan taraf hidup juga meningkat. Jadi butuh kerja sama pemerintah, masyarakat dan industri agar sampah bisa langsung diolah di sumbernya,” jelasnya di sela-sela Dialog Nasional Pengelolaan Sampah di Surabaya, Selasa (29/9/2015).
Berdasarkan catatan KLHK, saat ini diperkirakan timbulan sampah secara nasional mencapai 200.000 ton/hari atau setara 73 juta ton/tahun. Timbulan sampah ini akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk.
Direktur Pengelolaan Sampah KLHK, R. Sudirman mengatakan sebagian besar tempat pembuangan akhir (TPA) di Indonesia masih dioperasikan secara open dumping yang cenderung mencemari lingkungan. Padahal, lanjutnya, jika dikelola dengan baik bisa menghasilkan nilai ekonomis.
Saat ini, jumlah bank sampah di seluruh Indonesia ada 2.861 unit dengan total jumlah penabung 175.413 orang, jumlah sampah yang terkelola di bank sampah 5.551 ton/bulan dengan total nilai transaksi rupiah mencapai Rp34,3 miliar/bulan. “Melalui penerapan 3R, kita tidak hanya meminimalkan dampak laspencemaran oleh sampah, tapi juga bisa meningkatkan nilai tambah dari pengelolaan sampah yaitu adanya nilai ekonomi,” katanya menjelaskan program Indonesia Bebas Sampah 2020 itu.
Kuncinya di Pemda
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa kunci untuk mencapai target Indonesia Bebas Sampah 2020 tersebut ada di pemerintah daerah agar membuat kebijakan pengelolaan sampah. “Kami sering berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendorong policy soal sampah. Selama ini yang kelihatan menonjol upayanya hanya kota besar seperti Surabaya, Malang,” katanya.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah kabupaten/kota juga diminta agar berinovasi dalam mengelola sampahnya, dan membimbing warganya mulai dari sampah rumah tangga, mengingat 20% masyarakat saat ini masih tidak peduli dengan sampah. “Kabupaten kota harus membangun kultur masyarakat dan industri agar berpartisipasi aktif soal sampah ini,” imbuhnya.
Sementara itu, keterlibatan industri dalam pengelolaan sampah secara nasional saat ini tercatat ada 344 perusahaan sejak 2010-2014 terutama untuk gerakan industri hijau. Program Indonesia Bebas Sampah 2020 diharapkan mampu mengopimalkannya.