SOLOPOS.COM - Ilustrasi pemilihan kepala desa atau pilkades. (Solopos-Whisnupaksa Kridhangkara)

Solopos.com, MADIUN — Kejaksaan Negeri Madiun memanggil tiga kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Madiun. Ketiga kepala OPD itu dipanggil tim penyidik jaksa terkait dugaan penyalahgunaan anggaran Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) untuk penyelenggaraan Pilkades serentak 2021.

Tiga pejabat Pemkab Madiun yang dipanggil tersebut Inspektur Inspektorat Agus Budi Wahyono, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Joko Lelono, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Suntoko.

Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024

Kasi Pidsus Kejadi Kabupaten Madiun, Purning Dahono Putro, mengatakan pemanggilan ketiga kepala OPD itu setelah mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan anggaran Pilkades serentak 2021.

Baca juga: Pilkades Serentak Madiun Dijaga Ketat 956 Polisi Gabungan

Dari tiga kepala OPD yang dipanggil, kata dia, hanya Inspektur Inspektorat Kabupaten Madiun yang hadir untuk dimintai keterangan. Sedangkan kedua kepala OPD lainnya diwakilkan ke stafnya.

“Saya meminta kepala dinas yang hadir. Namun, karena yang bersangkutan tidak mengerti atau bagaimana, jadi stafnya yang hadir. Hanya Inspektur yang hadir, tapi keterangan dijelaskan oleh inspektur mudanya,” kata dia, Kamis (24/2/2022).

Purning menyampaikan sebenarnya tidak masalah ketika diwakilkan. Karena yang terpenting staf yang mewakili bisa menjelaskan dan memberikan keterangan terkait permasalahan.

Dia menuturkan ini merupakan pemanggilan pertama terkait dugaan penyalahgunaan dana BKK untuk penyelenggaraan Pilkades serentak 2021. Tidak menutup kemungkinan tim penyidik juga bakal melakukan pemanggilan lagi untuk meminta keterangan.

Baca juga: Lagi! Mantan Kades di Madiun Ditahan Gegara Korupsi, Ini Sosoknya

“Ini kan baru pemanggilan pertama. Mungkin ada informasi-informasi yang kurang, jadi mungkin nanti ada pemanggilan berikutnya. Kita pelajari dulu. Kalau masih kurang, kita panggil lagi,” terangnya.

Pada pelaksanaan Pilkades serentak 2021 ada sebanyak 143 desa yang menggelar Pilkades. Pemkab Madiun menggelontorkan anggaran sekitar Rp8 miliar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya