SOLOPOS.COM - Penampakan Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat (kiri) saat terjaring OTT KPK (Dok istimewa/detik.com)
Solopos.com, SURABAYA -- Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Jatim membantah Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat, adalah kader mereka. Bantahan ini dilontarkan selepas Bupati Ngajuk ditangkap tangan KPK terkait dugaan jual beli jabatan.
Bantahan tersebut disampaikan Sekretaris DPW PKB Jatim, Anik Maslachah. Ia membantah Novi adalah kader partainya apalagi menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PKB.
"Banyak yang menyatakan Bupati Nganjuk [Novi] adalah kader PKB, itu salah. Dari pernyataannya jelas dia kader PDIP," ujar Anik, Senin (10/5/2021), seperti dikutip dari detik.com.
Anik menjelaskan Bupati Novi sempat berharap masuk dalam kepengurusan DPW PKB Jatim. Namun, oleh pihaknya tidak diakomodasi karena Novi kader PDIP.
Baca Juga: Punya Harta Hingga Rp116 Miliar, Ini Profil Bupati Nganjuk yang Ditangkap KPK
"Novi memang pernah mengharap masuk dalam kepengurusan DPW PKB. Tetapi tidak diakomodasi karena dia kader PDIP dan kita menghargai pilihannya sebagai kader PDIP. Karenanya dia bukan kader PKB," bebernya.
Sebelumnya, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Uang ratusan juta rupiah disita tim KPK yang dibantu Bareskrim Polri dalam OTT. Novi diduga menerima suap terkait jual-beli jabatan di wilayahnya. Novi merupakan Bupati Nganjuk dengan masa bakti 2018-2023. Ia diusung PKB, PDIP, dan Hanura.
Sempat dikabarkan, Novi Rahman Hidayat juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur periode 2021-2026. Sebelum terjun di dunia politik, ia merupakan wiraswasta yang menangani bidang properti dan keuangan. Dia memiliki tambang nikel, batubara dan 120 bank perkreditan rakyat.
Baca Juga: Bupati Nganjuk Kena OTT KPK, Perkaranya Jual Beli Jabatan Perangkat Desa