SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Madiunpos.com, SURABAYA — Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun-tahun mendatang diprediksi bisa lebih tinggi dari proyeksi tahun ini sebesar 5,2% seiring dengan pembangunan infrastruktur daerah dan bauran berbagai kebijakan di sektor riil.
Hal itu diungkapkan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo saat paparan dalam seminar East Java Economic Forum, Senin (25/3/2019), di Surabaya, Jawa Timur.
Dia mengatakan siklus perekonomian Indonesia saat ini sedang naik karena berbagai kebijakan telah diluncurkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Indonesia semakin optimistis bahwa mulai tahun depan dan seterusnya, dampak efisiensi infrastruktur dan berbagai kebijakan sektor riil seperti infrastruktur akan meningkatkan produktivitas sehingga pertumbuhan ekonomi kita akan jauh lebih tinggi,” katanya.
Perry Warjiyo menambahkan pertumbuhan ekonomi 5,2% yang diproyeksikan itu juga akan diiringi dengan pertumbuhan kredit yang diperkirakan mencapai 12%, dengan defisit inflasi berjalan 2,5% dan inflasi di bawah 3,5% tahun ini.
“BI punya lima jamu kebijakan yakni kebijakan moneter untuk stabilitas, lalu jamu untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi di antaranya kebijakan makro prudensial, pasar keuangan, sistem pembayaran dan serta ekonomi keuangan syariah yang harus didorong di saat ekonomi dunia yang sedang tidak ramah saat ini,” jelasnya.
Seperti kebijakan sistem pembayaran, kata Perry Warjiyo, BI mendorong elektrifikasi atau gerakan nontunai mulai dari pembayaran tol, 8 penyaluran bantuan sosial melalui sistem nontunai atau kartu.
“Tahun lalu ada sekitar 15 juta keluarga yang menerima bansos nontunai untuk 8 program ini, lalu tahun ini akan ditingkatkan menjadi 24 juta-25 juta keluarga yang semuanya melalui nontunai,” katanya.
Selain itu, lanjut Perry, sebanyak 12 provinsi sudah melakukan elektrifikasi keuangan daerah dalam setiap sistem pembayaran guna meningkatkan efisiensi.
“Integrasi e-commerce, fintech, dan perbankan ini supaya menyatu untuk mendorong ekonomi keuangan khususnya UMKM dan inklusi keuangan,” imbuhnya.
Perry menambahkan tahun lalu pemerintah juga melakukan relaksasi uang muka kredit properti, pemberian obligasi korporasi, pembiayaan infrastruktur dari sektor swasta hingga pemberdayaan pesantren untuk pengembangan ekonomi keuangan syariah.
Silakan KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Madiun Raya