SOLOPOS.COM - Logo Provinsi Jawa Timur. (jatimprov.go.id)
Solopos.com, SURABAYA — Provinsi Jawa Timur pada Kamis (12/10/2023) tepat berusia 78 tahun. Berbagai kegiatan digelar oleh pemprov setempat untuk merayakan hari ulang tahun ini.
Bagaimana sejarah terbentuknya Jawa Timur? Begini sejarah singkatnya.
Seperti dilansir dari jatimprov.go.id, Kamis, Jawa Timur semula merupakan wilayah pinggiran dari Kerajaan Mataram Kuno di Jawa Tengah. Pada perkembangannya, wilayah Jatim mendapatkan momentum sebagai pusat berbagai kerajaan, seperti Kerajaan Medang pada tahun 937-1017, Kerajaan Kahuripan pada 1019-1049, Kerajaan Dah-Janggala pada 1080-1222, Kerajaan Singasari pada 1222-1292, dan Kerajaan Majapahit 1293-1527. Pada waku itu, Empu Shendok (929-947) merupakan tokoh paling berjasa yang berhasil meletakkan dasar-dasar pemerintahan di Jawa Timur.
Pada waktu itu, struktur pemerintahannya secara hierarki terdiri dari pemerintah pusat (Keraton), watek (daerah), dan wanau (desa). Struktur pemerintahan ini bertahan hingga abad XIII, tepatnya pada zaman Kerajaan Singasari.
Pada waktu itu, struktur pemerintahannya secara hierarki terdiri dari pemerintah pusat (Keraton), watek (daerah), dan wanau (desa). Struktur pemerintahan ini bertahan hingga abad XIII, tepatnya pada zaman Kerajaan Singasari.
Selanjutnya pada abad XIII terjadi perkembangan baru dalam struktur pemerintahan di Jawa Timur. Hal itu ditandai dengan munculnya suatu struktur baru dalam pemerintahan, yaitu nagara atau provinsi.
Dalam Prasasti Mulamalurung (1255) dari masa Wisnu Wardhanayang juga bergelar Sminingrat disebutkan struktur pemerintahan Singsari dari pusat (keraton), nagara (provinsi), watek (kabupaten), dan wanau (desa).
Namun, struktur kenegaraan Majapahit (1294-1755) di wilayah Majapahit dibagi menjadi kuthagara/nagara (pusat/keraton), negaragung/negaraaung (provinsi dalam), mancanegara (provinsi luar), kabupaten, dan desa.
Nama Jawa Timur pada era Mataram Islam muncul dengan nama Brang Wetan dengan wilayah yang meliputi seluruh pesisir wetan dan mancanegara wetan atau pedalaman Jawa Timur. Pada saat Geger Pecinan di Kartasura (1742), seluruh wilayah pesisir utara Jawa dan seluruh pulau Madura jatuh ke tangan Belanda. Sedangkan kekuasaan Mataram hanya wilayah pedalaman Jawa yang terdiri dari Mancanegara Wetan-Mancanegara Kulon.
Pada tahun 1830 saat perang Diponegoro berakhir, seluruh Jatim akhirnya dikuasi pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1830-1928, Belanda kemudian menjalankan pemerintahan dengan hubungan langsung pemerintahan pusat VOC di Batavia dengan para bupati yang berada di wilayah kekuasaannya.
Saat itu, Pemerintah Hindia Belanda sejak awal abad XX menerapkan politik imperialisme modern dengan melakukan intensifikasi pemerintahan dengan membentuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Provincient van Oost Java pada 1929. Pada era itu, struktur pemerintahan, wilayah, dan birokrasi tidak jauh berbeda seperti yang ada sekarang.
Kondisi itu berubah saat terjadi Republik Indonesia merdeka pada 1945. Pemerintah RI kemudian memulai menata kehidupan kenegaraan. Sistem pemerintahan pun berubah. Berdasarkan Pasal 1 UUD 1945 pada 19 Agustus 1945 oleh PPKI dibentuklan provinsi dan penentuan para gubernurnya sebagai kepala pemerintahan.
Waktu itu, presiden menunjuk R. M. T. Soerjo yang saat itu menjabat sebagai Residen Bojonegoro sebagai Gubernur Jawa Timur yang pertama. Soerjo dilantik menjadi Gubernur Jatim pada 5 September 1945. Namun, ia harus menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai Residen Bojonegoro hingga 11 Oktober 1945.
Baru pada 12 Oktober 2023, Soerjo berpindah ke Surabaya yang menjadi Ibu Kota Jawa Timur. Tanggal itu yang menandai mulai aktifnya sistem pemerintahan provinsi Jawa Timur.
Karena melihat perjalanan sejarah ini, selanjutnya diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 tahun 2007 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang menetapkan tanggal 12 Oktober sebagai Hari Jadi Jawa Timur.