SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Madiunpos.com, GRESIK — Sedikitnya tiga tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah Kabupaten Gresik, Jawa Timur, berpotensi terjadi konflik berlatar suku, ras, dan antargolongan (SARA), dari hasil pemetaan ratusan TPS rawan di wilayah setempat.
Anggota Divisi Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gresik Syafik Jamhari mengatakan tiga TPS yang berpotensi konflik berlatar SARA itu ada di dua kecamatan, yakni Kecamatan Dukun (dua TPS) dan Kecamatan Driyorejo (satu TPS).
“Dalam temuan kami, terdapat praktik menghina maupun menghasut di antara pemilih,” kata dia, kepada wartawan di Gresik, Selasa (16/4/2019).
Sebelumnya, Bawaslu Gresik membagi pemetaan TPS rawan menjadi beberapa indikator, pertama, TPS yang memiliki daftar pemilih tambahan (DPTb) jumlahnya sebanyak 479 TPS dan menyebar di seluruh Gresik.
Sebelumnya, Bawaslu Gresik membagi pemetaan TPS rawan menjadi beberapa indikator, pertama, TPS yang memiliki daftar pemilih tambahan (DPTb) jumlahnya sebanyak 479 TPS dan menyebar di seluruh Gresik.
Angka itu, kata dia, paling besar berada di Kecamatan Kebomas dengan jumlah sebanyak 112 TPS, kemudian Kecamatan Gresik sebanyak 63 TPS.
Indikator lain, TPS yang memiliki Daftar Pemilih Khusus, dan hanya ada di dua kecamatan, meliputi Kecamatan Kebomas sebanyak 63 TPS dan Kecamatan Manyar sebanyak 45 TPS.
Ia menyebut di Kecamatan Gresik terdapat 33 TPS, Kecamatan Menganti 7 TPS, dan Kecamatan Manyar 3 TPS.
Namun, dari angka itu, dua kecamatan yang paling besar berdekatan dengan pondok pesantren, antara lain Kecamatan Sangkapura 84 TPS dan Kecamatan Dukun 51 TPS.
Juga, TPS yang didirikan di dekat posko atau rumah tim kampanye peserta pemilu, yakni terdapat 31 TPS di Kecamatan Gresik, kemudian menyusul Kecamatan Driyorejo ada tujuh TPS.
“Karena posko pemenangan biasanya berkumpul banyak relawan tim masing-masing pendukung, sehingga masuk dalam kategori antisipasi rawan,” tuturnya.
Untuk mengantisipasi, kata dia, Bawaslu akan mengawasi secara lebih ketat di daerah yang dimaksud dalam indikator TPS rawan, dan meminta pengawas desa dan kecamatan supaya lebih ketat lagi dalam mengawasi.
“Kami mohon untuk pengawas yang di lapangan agar lebih mengoptimalkan lagi fungsi pengawasan,” katanya.
Sebelumnya, untuk pengamanan secara umum Kepolisian Resor Kabupaten Gresik mengerahkan sebanyak 8.168 personel gabungan untuk pengamanan pelaksanaan Pemilihan Umum 2019.
Total personel itu adalah gabungan dari anggota Polres Gresik sebanyak 660 orang, Kodim 0817/Gresik sejumlah 200 orang, dan anggota Perlindungan Masyarakat Pemkab Gresik sebanyak 7.308 orang.
Silakan KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Madiun Raya