SOLOPOS.COM - Ilustrasi buruh korban PHK. (Detik.com)
Solopos.com, SEMARANG – Sebanyak 2.869 buruh di Jateng di-PHK di tengah pandemi corona. Sekitar 454 buruh yang kena PHK di Jateng itu dirumahkan tanpa mendapat upah.
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, mengaku imbas pandemi Covid-19 di sektor perekomonian memang sudah mulai dirasakan, khususnya oleh para buruh.
Oleh karenanya, ia pun telah menyiapkan jaring pengaman ekonomi bagi para karyawan yang terkena PHK maupun dirumahkan. Selain jaring pengaman ekonomi, pemerintah juga akan memberikan bantuan melalui Kartu Pra Kerja.
Kesetrum Listrik, Pria di Pasar Kliwon Solo Meninggal
Kesetrum Listrik, Pria di Pasar Kliwon Solo Meninggal
"Pemprov Jateng telah menyiapkan Rp1,4 triliun untuk penanganan Covid-19. Sekitar Rp1 triliun-nya untuk jaring pengaman ekonomi," kata Ganjar Pranowo kepada Semarangpos.com, Sabtu (4/4/2020).
Sementara itu, Kartu Pra Kerja akan diluncurkan pada bulan April ini. Untuk mendapat fasilitas dari kartu ini, para buruh di Jateng yang kena PHK atau kehilangan pekerjaan bisa mendaftar secara online.
Fasilitas yang diberikan dari program Kartu Pra Kerja berupa pelatihan bagi masyarakat yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilan. Ganjar mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan skema pembagian Kartu Pra Kerja itu.
"Jateng mendapat kuota Kartu Pra Kerja sebanyak 241.705. Untuk teknis sedang disiapkan, apalagi ini data penerimanya sangat dinamis," kata Ganjar.
Masyarakat yang ingin mendapatkan kartu tersebut harus mendaftar secara online di situs web prakerja.go.id.
Perjuangan Rider Ojek Online Tangkal Virus Corona
Bukan hanya mereka yang ditimpa PHK atau dirumahkan, kartu tersebut juga berlaku untuk para pencari pekerjaan atau semua warga Indonesia berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah atau kuliah.
"Pendaftaran dibuka 7 April 2020, online. Untuk Jawa Tengah total anggarannya mencapai Rp 1,497 triliun," katanya.
Kabar Baik! 11 Pasien Positif Corona di Jateng Sembuh
Nantinya para pemegang kartu tersebut bakal menerima beberapa fasilitas dengan total nominal bantuan Rp3,5 juta. Perinciannya, setiap bulan mereka menerima insentif sebesar Rp600.000 selama empat bulan. Biaya survei senilai Rp50.000 sebanyak tiga kali, dan pelatihan online satu kali senilai Rp1 juta.